Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar Grab dan Go-Jek terhadap Wacana Penyetaraan Tarif

Kompas.com - 23/03/2016, 14:08 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam pertemuan sejumlah pihak untuk mencari solusi terhadap konflik antara angkutan umum konvensional dan yang berbasis aplikasi atau online, ada wacana mengenai menyetarakan tarif agar persaingan di antara keduanya seimbang. (Baca: Polemik Taksi "Online", Antara Kebutuhan Perut dan Tuntutan Perubahan)

Perusahaan penyedia jasa transportasi online, seperti Grab dan Go-Jek, pun menanggapi wacana itu.

"Bicara harga murah itu relatif karena kami justru membantu me-matching-kan supply dan demand secara efisien di sini. Jadi, mekanisme pasar yang berjalan untuk hal ini," kata Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, Rabu (23/3/2016).

Menurut Ridzki, jasa yang ditawarkan Grab tidak akan diminati masyarakat jika tidak ada persetujuan harga antara pengemudi dan penumpang. Soal apakah tarif yang diterapkan Grab murah atau mahal, tolok ukurnya adalah respons dan antusiasme penumpang terhadap layanan tersebut.

Dari pengalaman Grab selama ini, kata Ridzki, penumpang punya minat yang tinggi. Para pengemudi juga mendapat pendapatan yang baik.

Hal itu dianggap bisa menjadi ukuran dan pertimbangan terkait wacana kesetaraan tarif itu.

Secara terpisah, CEO PT Go-Jek Indonesia, Nadiem Makarim, menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada pemerintah. Nadiem menilai, sebagian besar pemerintah pusat sudah mendukung pelaksanaan kegiatan perusahaan penyedia jasa transportasi online karena industri tersebut dianggap menguntungkan semua orang.

"Industri (berbasis aplikasi) ini menguntungkan untuk berbagai macam layanan, akses ke pasar jadi lebih transparan, lebih murah, dan lebih baik. Bayangkan saja, berapa banyak orang yang bisa naik transportasi sekarang karena harganya turun," kata Nadiem.

Kementerian Perhubungan melalui Plt Dirjen Perhubungan Darat hari ini mengundang Organda DKI Jakarta, Dishubtrans DKI Jakarta, dan perusahaan penyedia jasa transportasi online, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik terhadap masalah yang melibatkan angkutan umum berbasis online dan angkutan umum konvensional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com