Ahok Duga Ada Keterlibatan PNS dalam Suap Raperda Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) terkait adanya usulan penurunan kewajiban tambahan bagi pengembang.

Menurut Ahok, oknum PNS yang terlibat dalam usulan penurunan kewajiban tambahan memiliki tujuan sama dengan yang dilakukan oknum-oknum anggota DPRD DKI, yakni berupaya menaikan uang suap dari pengembang.

Tudingan yang disampaikan Ahok menanggapi pertanyaan mengenai apakah ada keterlibatan pihak lain dalam upaya menaikan uang suap dari pengembang, selain DPRD.

"Apakah orang PNS ini enggak ada oknumnya? Oh, banyak. Banyak yang sakit hati sama saya juga kan?" kata dia di Balai Kota, Selasa (12/4/2016).

Ahok menilai adanya keterlibatan PNS tak lepas dari kebijakan bongkar pasang PNS yang selama ini dilakukannya. Menurut Ahok, sejak 2 Januari 2015, sudah ada 8.000 jabatan struktural yang mengalami perombakan pejabat. Dari jumlah tersebut, ada 4.000 orang yang kehilangan jabatan.

"Terus semua tidak boleh tarik uang kontan di DKI. Semua saya paksa lapor LHKPN, tiap minggu tiap bulan saya pecatin orang. Jadi bisa jadi ada yang sakit hati," ujar Ahok.

Sebelumnya, Ahok melontarkan kecurigaan pengesahan dua raperda di DPRD DKI sarat transaksi terkait uang siap. Ia pun curiga tak kunjung disahkannya Rapeda Reklamasi bertujuan untuk menaikkan uang suap yang diminta anggota DPRD.

"Mungkin ya, bisa juga mereka menahan karena jual mahal, enggak mau putusin. Makanya enggak kuorum-kuorum. Saya tidak tau, tapi bisa aja bayar absen kan. Kalau kamu (pengusaha) butuh, saya datang, bayar absen," kata Ahok. (Baca: Raperda Ditunda, Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta Ilegal)

Mengenai pembahasan Raperda Reklamasi, Ahok menyatakan bahwa dirinya sudah banyak belajar dari kasus dugaan anggaran siluman dalam APBD 2014. Karena itu, ia mengaku sudah sering mengingatkan para pejabat Pemprov DKI agar tidak kecolongan.

"Saya udah pengalaman nih tiba-tiba yang peresmian, paripurna, ketok palu, tanda tangan, isi dokumennya beda. Makanya saya udah ancam Sekda, Bu Tuti, Pak Damar, Pak Oswar semuanya nih. Awas nanti saya panggil Sekwan juga deh," ujar Ahok. (Baca: Mencermati Poin Perdebatan Pemprov dan DPRD DKI dalam Raperda Reklamasi)