Poin-poin Perdebatan Ahok dan BPK soal Pembelian Lahan RS Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembelian 3,6 hektar lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2014 menuai sorotan.

Terjadi perdebatan sengit terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hasil audit pembelian lahan tersebut.

Perdebatan semakin panjang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari Ahok pada Selasa (12/4/2016). KPK masih menyelidiki pembelian sebagian lahan rumah sakit yang akan dijadikan RS khusus jantung dan kanker ini.

Penyelidikan ini dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK untuk Provinsi DKI tahun 2014, yang menyebutkan adanya indikasi kerugian negara Rp 191 miliar dalam proses pembelian lahan tersebut.

Adapun beberapa poin yang menjadi perdebatan antara Ahok dan BPK adalah:

Transaksi tunai pembelian lahan

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan mengatakan, awal kecurigaan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras berawal dari transaksi tak lazim yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan Ketua BPK RI Harry Azhar yang menyebut transaksi pembelian sebagian lahan itu menggunakan cek tunai sebesar Rp 755,69 miliar. Anggarannya diambil dari uang persediaan (UP).

"Namanya cek, ini kertas dibawa-bawa, apa itu lazim? Kenapa tidak ditransfer saja?" kata Harry saat menghadiri diskusi di Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Sistem pembayaran melalui cek tunai ini, kata dia, sama seperti pembayaran uang tunai. Caranya dengan mencairkan cek tersebut di bank dan kemudian ditransfer ke rekening pihak ketiga, dalam hal ini Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Harry menyoroti waktu transaksi pembayaran yang dilakukan pada pukul 19.49, 31 Desember 2014. Selain itu, ia menyebut, pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras terkesan dipaksakan. Sebab, sudah lewat batas tutup buku anggaran pada 25 Desember dan dilakukan sebelum tutup tahun.

"Cek tunai itu kemudian ditransfer ke rekening pihak ketiga melalui rekening Bank DKI. Nah, itu masuk laporan audit investigasi, dan saya tidak bisa bicara itu," kata Harry.

Menanggapi hal itu, Ahok meminta wartawan mengonfirmasi perihal itu kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang melakukan transaksi pembayaran. Hanya saja, hingga kini belum diperoleh konfirmasi dari pihak terkait.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara menegaskan bahwa pembayaran pembelian lahan itu melalui sistem transfer. Pemprov DKI Jakarta mentransfer uang tersebut ke rekening Bank DKI RS Sumber Waras.

"Yang benar, pembayarannya itu kami terima di Bank DKI rekening kami. Rekening kami Bank DKI sudah lama, bukan gara-gara kami jual ini (baru buka), enggak," ujar Abraham.

( Baca: Polemik Pembelian Lahan dan Penjelasan Sumber Waras )