Informasi yang Tak Jelas dan Sosialisasi yang Intimidatif Bikin Warga Dadap Kecewa

TANGERANG, KOMPAS.com — Jauh sebelum bentrokan terjadi di Dadap, Tangerang, Banten, Selasa (10/5/2016) lalu, warga Kampung Baru Dadap sudah memendam kekecewaan terhadap Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Kekecewaan warga dimulai sejak surat peringatan pertama (SP-1) diberikan pada 27 April 2016. Setelah SP-1 dikeluarkan, warga sudah membuat janji untuk menemui Zaki dalam rangka membicarakan rencana penertiban di Dadap.

Warga ingin memastikan apakah yang akan ditertibkan lahan bekas tempat prostitusi Dadap Ceng In atau permukiman warga Dadap secara keseluruhan.

Pada awalnya, Zaki menyebutkan, penertiban menyasar tempat prostitusi. Namun, saat pendataan, banyak rumah warga ikut ditandai sebagai obyek yang akan ditertibkan.

"Kita sudah bikin janji sama Bupati, ke kantor Bupati awal Mei kemarin. Pas sampai di sana, Bupatinya enggak ada, padahal sudah janjian. Kita ditemuinya sama Sekda," kata Ketua Remaja Peduli Dadap, Aldy, kepada Kompas.com, Kamis (12/5/2016).

Perwakilan warga kecewa karena belum mendapatkan penjelasan langsung dari Zaki tentang wilayah mana yang akan ditertibkan. Hingga Selasa lalu, saat pemberian surat peringatan kedua (SP-2), warga yang belum menerima kepastian dari Pemerintah Kabupaten Tangerang akhirnya memilih untuk menolak dan mempertahankan tempat mereka.

Warga juga menyesalkan sikap jajaran Pemkab Tangerang saat mengundang mereka pada sosialisasi awal tanggal 14 Maret. Ketika itu, warga yang kebanyakan nelayan digeledah sebelum masuk ke ruang pertemuan.

Banyak polisi berseragam lengkap dengan senjata yang dinilai membuat warga ketakutan. "Jadi kita belum diskusi, belum dengar sosialisasinya seperti apa, sudah dibikin down duluan. Kita kan nelayan biasa, memangnya kita teroris apa," tutur Aldy.