Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kalau Disebut Barter, Saya Goblok Amat Pulau Triliunan Hanya Ditukar Rp 300 M

Kompas.com - 19/05/2016, 14:02 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama keberatan dengan istilah "barter" yang beberapa hari ini ditanyakan kepadanya.

Adapun istilah barter yang dimaksud Ahok mengacu pada pemberitaan mengenai pembiayaan penggusuran permukiman di Kalijodo oleh PT Agung Podomoro Land yang disebut-sebut dibarter dengan izin reklamasi dari Ahok.

"Barter itu kita sama-sama tukar untuk dapat sesuatu. Jadi, misalnya, sudah ada peraturan (kontribusi tambahan) 15 persen, lalu saya mengizinkan untuk menghilangkan 15 persen, dan saya dapat sesuatu, itu baru bisa dituduhkan barter," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (19/5/2016).

"Ini kan tidak. Saya malah tambahin (kontribusi tambahan) 15 persen. Tambahin, loh. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari kontribusi tambahan dari peraturan awal yang tidak disebutkan angka. Ketika suatu peraturan itu tidak ada, kita bisa buat peraturan, kan?" kata Ahok.

Oleh karena tidak ada angka yang diatur dalam kontribusi tambahan awalnya, Ahok memutuskan untuk menggunakan hak diskresi untuk menentukan kontribusi tambahan menjadi 15 persen.

Dalam hal ini, dia menilai, pemberitaan mengenai barter penggusuran Kalijodo dengan izin reklamasi tidak tepat. Hal ini terutama jika ada rincian data bahwa Ahok menerima uang Rp 300 miliar, setelah itu membangun rusun.

"Kalau itu dilakukan barter pun saya goblok amat. Ini pulau nilainya triliunan, kok, masa tukar hanya Rp 300 miliar. Itu saja sebagai dasarnya," ujar Ahok.

Ahok pun membandingkan persoalan tersebut dengan simpang susun Semanggi. Kata Ahok, dia melakukan barter dalam proyek tersebut jika dia mengambil keuntungan pribadi.

Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika PT Wijaya Karya menang tender sebesar Rp 475 miliar, Pemprov DKI menghitung ulang nilai proyek yang ternyata hanya Rp 345 miliar.

"Langsung dia hemat Rp 130 miliar, dan ini buat Jepang atau buat DKI? Buat DKI!" ujar Ahok.

"Nah, Anda bisa nuduh saya barter kalau misalnya saya pakai kontraktor saya untuk membangun. Ini barang cuma 100. Karena mau nyerahin ke DKI, gue bisik-bisik 1.000 ke pengembang. Itu baru Anda curiga saya untung 900. Ini malah aku teken, di mana kalimat barter Anda?" ujar Ahok.

Kompas TV Ahok Batal Gugat Koran Tempo?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com