Ahok: Pejabat di Dinas Perumahan DKI Pernah Ketahuan Ingin Bagi-bagi Uang Gratifikasi

JAKARTA, KOMPAs.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut salah seorang kepala bidang di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta disebut-sebut pernah ketahuan ingin membagi-bagikan uang hasil gratifikasi ke sesama rekanya. Namun, tindakan itu batal dilakukan karena adanya laporan dari salah seorang pejabat lain.

Uang hasil gratifikasi yang nilainya Rp 9,6 miliar itu kemudian dilaporkan oleh Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji ke Ahok, yang kemudian ditindaklanjuti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2016.

Adapun si kepala bidang yang dimaksud kemudian dicopot dari jabatannya.

"Jadi ada yang mau bagi duit, tapi ada yang nolak dan ngelapor," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (28/6/2016). (Baca: Ahok Duga Pembelian Lahan di Cengkareng Barat Terkait Gratifikasi yang Diterima Dinas Perumahan)

Ahok, sapaan Basuki berkeyakinan adanya gratifikasi ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan ada kaitannya dengan carut marut pembelian lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Sebab, kata Ahok, gratifikasi diberikan oleh si penjual lahan yang diketahui bernama Toeti Noeziar Soekarno.

"Makanya saya juga heran, kenapa (pas dibeli) enggak diperiksa? Kan tanah itu bisa dilihat. Kan kalian yang beli. Ini kepala bidang yang ngatur duitnya. Duitnya ada di mana? Enggak tahu, disembunyiin," ujar Ahok.

Proses pembelian lahan untuk Rusun Cengkareng Barat kemudian menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun 2015. (Baca: Penjelasan Kadis Perumahan Terkait Lahan Rusun Cengkareng Barat)

Dari temuan BPK, diketahui bahwa lahan itu ternyata lahan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Beberapa waktu lalu, Ahok pernah mengundang perwakilan BPK untuk membahas permintaan dilakukannya audit investigasi terhadap proses pembelian lahan itu.