Disebut Lalai dalam Kasus Vaksin Palsu, Ini Tanggapan BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bahdar Johan enggan berkomentar banyak menanggapi pihak-pihak yang menyebutnya lalai dalam kasus peredaran vaksin palsu.

"Kalau dibilang kami lalai ya Alhamdulillah. Tapi, kami ceritakan apa yang kami lakukan," ujar Bahdar di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Bahdar menyebut kasus peredaran vaksin palsu ini mencederai BPOM. Dia tidak ingin mempermasalahkan pendapat pihak-pihak yang menyebut lembaganya lalai. Sebab menurutnya, BPOM merupakan lembaga pengawas vaksin yang sudah diakui oleh World Health Organization (WHO).

"Dari awal ini saya katakan ini ada yang kriminal dan kami merasa tercederai. Mungkin saja lalai, tapi saya tidak mau berdebat soal pendapat," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin mempertanyakan pengawasan yang dilakukan BPOM. Dia menyebut peredaran vaksin palsu sebagai bentuk keteledoran BPOM.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bahkan menyebut BPOM kebobolan. Menurut Fahri, vaksin hanya dijual di rumah sakit, klinik, dan toko obat tertentu. Sehingga, semestinya BPOM bisa mencegah masalah peredaran vaksin palsu ini.

Upaya pengungkapan kasus vaksin palsu ini berawal dari temuan penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di tiga wilayah, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Vaksin palsu itu diketahui sudah mulai beredar sejak 2003 silam. Saat ini, pihak aparat masih menggali informasi lebih jauh terhadap pelaku yang telah ditangkap.

Dalam penggeledahan beberapa waktu lalu, penyidik mengamankan barang bukti, yakni 195 saset hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake, dan sejumlah dokumen penjualan vaksin.