Raperda Kawasan Tanpa Rokok Dianggap Tidak Logis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Pemerintah Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang kini tengah dibahas DPRD DKI Jakarta dinilai tidak masuk akal. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dan pakar tata negara Margarito Kamis, dalam diskusi "Efektifitas Rencana Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta", di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Margarito mengatakan, di dalam draf Raperda KTR diatur sanksi bagi perokok aktif berupa pembatasan pelayanan administrasi kependudukan serta kesehatan.

"Apa dasarnya? ini mengada-ada," kata Margarito.

Menurut dia, tiap warga negara berhak menerima pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan. Hak tersebut tidak bisa hilang karena yang bersangkutan merupakan perokok aktif.

Adapun klausul tersebut tercantum pada pasal 41 ayat 2, atau tentang sanksi bagi perokok yakni pembatasan pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan.

"(Raperda KTR) ini pesanan siapa sebenarnya? Transparan dong DPRD. Buka saja, karena saya menilai ini tidak logis, mengada-ada, dan banyak yang kurang siap untuk membuat aturan ini," ucap Margarito.

Ia menyarankan Raperda KTR ini berfungsi sebagai penyeimbang. Tidak hanya sebatas pelarangan dan pembatasan area merokok. Pasalnya, lanjut dia, secara tidak langsung Raperda KTR akan mengancam petani tembakau.

"Dalam hal ini, aspek ekonomi harus tetap berjalan, karena ada unsur dari segi produsen. Juga dari sumber manusia, petani tembakau harus bisa tetap bekerja," kata Margarito.

Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta menyatakan, Raperda Kawasan Tanpa Rokok tidak melarang orang untuk merokok. Raperda ini bertujuan untuk mengatur kegiatan merokok dengan harapan melindungi perokok pasif dan mencegah munculnya perokok pemula.