Sengketa Lahan Cengkareng Barat, Pemprov DKI Akan Somasi PT Sabar Ganda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta telah memenangkan sengketa lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, yang diklaim milik PT Sabar Ganda sampai ke tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung pada 2013. Putusan MA atas PK tersebut sudah diterima Pemprov DKI tahun ini.

"2013 kemarin dinyatakan oleh MA dimenangkan oleh DKI Jakarta dan bahkan kita sudah menerima putusan PK-nya tahun ini," ujar Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bambang Sugiono, saat meninjau lahan Cengkareng Barat, Selasa (19/7/2016).

Dalam putusan PK yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, lahan Cengkareng Barat dikatakan sebagai aset pertanian milik Pemprov DKI. PT Sabar Ganda diwajibkan membayar ganti rugi senilai Rp 6,9 miliar atas lahan yang diklaimnya itu.

"PT Sabar Ganda dikalahkan, harus membayar ganti rugi sebanyak Rp 6,9 miliar," kata dia.

Menindaklanjuti putusan PK tersebut, Biro Hukum Pemprov DKI akan mensomasi PT Sabar Ganda.

Hari ini, Bambang meninjau lahan tersebut bersama Kabiro Hukum Pemprov Yayan Yuhana, Walikota Jakarta Barat Anas Effendi, Kasatpol PP DKI Jupan Royter, dan Biro Hukum Pemprov DKI lainnya.

Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi nyata lahan Cengkareng Barat sebelum Biro Hukum DKI memberikan somasi kepada PT Sabar Ganda.

"Ini tindak lanjut dari rapim, pak gubernur minta biro hukum, yang nangani masalah sengketa lahan, tapi mereka tidak tahu lokasi existing, makanya kami diminta untuk mengkoordinir kunjungan di lahan ini," ucap Bambang.

Setelah meninjau lahan tersebut, Pemprov DKI tidak menemukan adanya bangunan yang berdiri.

Biro Hukum Pemprov DKI akan membuat surat somasi agar PT Sabar Ganda menaati putusan PK dari MA yang sudah berkekuatan hukum tetap.

"Kita menginformasikan sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara ini. Sabar Ganda diwajibkan antara lain membayar ganti rugi," kata Kabiro Hukum DKI, Yayan Yohana, dalam kesempatan yang sama.

Selain PT Sabar Ganda, ada juga warga yang mengklaim kepemilikan lahan Cengkareng Barat, yakni Toeti Noeziar Soekarno. Toeti saat ini diketahui tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti dan keluarganya menggungat karena Pemprov DKI telah mengklaim bahwa lahan di Cengkareng Barat merupakan milik Pemprov dan telah mencatatkan lahan itu di Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemprov DKI. Pihak Toeti mempertanyakan dasar Pemprov DKI mencatatkan lahan itu sebagai aset milik pemerintah.