Sudah Lebih dari 400 Makam Fiktif Ditemukan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sudah menemukan ratusan makam yang terindikasi fiktif. Sebagian besar kemudian dibongkar agar bisa digunakan oleh masyarakat sesuai aturan.

"Untuk se-DKI itu sudah kita temukan 419 makam yang terindikasi fiktif. Dan yang sudah kita bongkar 277 makam," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/8/2016).

Temuan makam fiktif ini diharapkan membantu menambah jumlah tempat makam. Hal ini karena makam fiktif merugikan masyarakat karena TPU dianggap penuh, padahal diisi makam fiktif.

"Harapan kami memang seperti itu (bisa menambah jumlah makam). Tadinya kan dikira masyarakat itu penuh, tapi ternyata ada empat ratusan makam fiktif kami sudah temukan, dan sudah 277 yang kami bongkar dan sudah siap kembali digunakan," ujar Djafar.

Menurut Djafar, penelusuran makam fiktif masih terus berlanjut. Rencananya, kegiatan penelusuran makam fiktif di seluruh TPU di DKI akan dilangsungkan hingga September 2016.

"Nanti setelah itu kita rekap data lengkap sesuai dengan buku register di lapangan, baru kita serahkan ke PTSP," ujar Djafar. (Baca: Keberadaan Makam Fiktif Hasil dari SOP yang Berantakan)

Dirinya mengatakan, temuan makam fiktif ini kemungkinan akan terus bertambah mengingat penelusuran masih dilakukan hingga September. Pihaknya juga mengimbau, pemegang Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) untuk orang yang masih hidup agar mengembalikannya.

Pengembalian bisa dilakukan ke pengelola TPU atau ke sudin terkait di wilayahnya.

"Masyarakat segera mengembalikan, karena itu bukan haknyalah. Kita kembalikan haknya kepada yang sudah meninggal," ujar Djafar. (Baca: "Permainan" Jual Beli Makam Fiktif Sudah Jadi Sistem)

Pengembalian IPTM dapat dilakukan sampai 3 September 2016 mendatang. Jika tidak dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman. Masyarakat yang datang mengembalikan IPTM tidak akan dikenai sanksi.

"Tidak ada sanksi, kami minta buat pernyataan aja untuk mengembalikan dengan sukarela. Sekarang sudah mulai banyak yang mengembalikan," ujar Djafar.