Sekjen PDI-P Sebut Tak Ada Kontrak Politik dalam Koalisi Kekeluargaan

JAKARTA, KOMPAS.com -Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto  kembali menanggapi soal koalisi kekeluargaan yang dibentuk sejumlah perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Daerah partai politik, termasuk PDI-P untuk melawan Ahok.

Menurut Hasto, Koalisi Kekeluargaan hanya membangun kesepahahaman tidak ada kontrak politik apa pun yang diteken partai berlambang banteng itu di  koalisi tersebut.

"Itukan komunikasi politik namanya, kerja sama itukan harus dituangkan dalam dukumen kerja sama. (Koalisi Kekeluargaan) Ini merupakan proses komunikasi politik untuk membangun kesepahaman sebagai sesama partai," kata Hasto, di DPP PDI-P, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

Hasto sebelumnya juga memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, Megawati memberikan keleluasaan bagi para kader untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain.

"Tidak, Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut," ujar Hasto  pekan lalu.

Hasto mengakui, keputusan politik PDI-P mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memberi mandat kepada Megawati Untuk mengambil keputusan. Namun, karena Megawati memberikan keleluasaan kepada para kader itulah maka yang diputuskan DPD PDI-P DKI Jakarta merupakan bagian dari tugas.

"Jadi ini kami kan setiap dewan pimpinan daerah punya mandat untuk melakukan tugas-tugas  membangun kerjasama dengan partai politik" kata dia.