Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pihak Rusun Marunda Tunggu Kepastian Kesediaan 53 KK Rawajati Direlokasi

Kompas.com - 31/08/2016, 14:06 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang penertiban permukiman di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, yang akan dijadwaljan berlangsung 1 September 2016 besok, sejumlah warga Rawajati mulai pindah ke Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Kepala UPT Rusun Marunda Murni Sianturi mengatakan, hingga 30 Agustus, ada tujuh kepala keluarga (KK) yang telah mendaftarkan diri untuk menempati rusun.

(Baca juga: Warga Rawajati Anggap SP Penggusuran Sudah Kadarluarsa)

Dua KK telah telah pindah sejak pekan lalu, sedangkan lima KK lainnya masih berbenah.

"Yang lima KK sudah ambil kupon, kemarin datang. Ada yang minta anaknya di sekolahkan, dan kami langsung urus," ujar Murni saat ditemui Kompas.com di Rusun Marunda, Rabu (31/8/2016).

Murni mengatakan, masih ada 53 KK lagi yang rencananya direlokasi ke Rusun Marunda.

Menurut penjelasan Lurah Rawajati, kata Murni, 53 KK itu masih tetap bertahan karena masih mengharapkan pembayaran ganti rugi atas penggusuran tempat tinggal mereka.

Murni menjelaskan, pihaknya masih menunggu laporan dari kelurahan setempat, apakah 53 KK itu akan pindah ke Rusun Marunda atau tidak.

Hal yang pasti, lanjut dia, ada 60 unit rusun yang telah disediakan oleh pihak pengelola untuk menampung warga terdampak relokasi.

"Katanya mereka lagi nego-nego apalah mau dibayar, dapat bayar atau bagaimana. Tapi akan kami tunggu sampai ada pemberitahuan, kalau lurah bilang enggak pelu lagi, jadi di sini enggak akan direlokasi," ujar Murni.

(Baca juga: Warga Rawajati Tabur Bunga di Makam Jenderal Nasution)

Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana menertibkan sejumlah bangunan di Kelurahan Rawajati.

Pemerintah menganggap warga telah menempati tanah milik pemerintah. Kabarnya, penertiban itu dilakukan untuk membuat lahan terbuka hijau.

Kompas TV Tanggapan Ahok Soal Rawajati Yang Selalu Banjir

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com