Ahok Minta Semua JPO di Jakarta Dikelola PT Transjakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) disebut mendapatkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar ke depannya mengelola semua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ada Jakarta. Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, tujuan Basuki meminta perusahaannya mengelola JPO untuk mempermudah komersialisasi JPO.

"JPO ini kan punya nilai komersial yang cukup tinggi. Makanya Pak Gubernur minta kami mengelola semua JPO, baik yang terintegrasi dengan halte maupun yang tidak," kata Budi kepada Kompas.com, Selasa (27/9/2016).

Meski bertujuan mengomersialisasi JPO, Budi menyatakan, komersialisasi yang akan dijalankan PT Transjakarta tidak seperti yang dilakukan saat ini. Ia menegaskan, komersialisasi JPO tidak akan dilakukan dengan memperbolehkan pemasangan papan reklame.

Budi menyatakan, pihaknya akan mematuhi larangan pemasangan papan reklame di JPO yang akan segera diterapkan.

"Karena yang dilarang itu bukan iklannya, melainkan papan reklamenya," ujar Budi.

Menurut Budi, komersialisasi JPO tidak harus dilakukan dengan cara pemasangan papan reklame dalam ukuran besar. Ia menyebut, ada cara lain yang akan membuat iklan tetap memiliki daya tarik bagi konsumen tanpa harus mengganggu estetika.

"Contohnya operator handphone. Orang sudah bisa tahu kok kalau warna merah itu dari operator ini, warna kuning operator yang lain," ucap Budi.

Dari 318 JPO yang ada di Jakarta, 289 unit di antaranya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI. Basuki sebelumnya menyatakan sudah meminta agar PT Transjakarta membangun JPO yang ramah penyandang disabilitas.

"Nanti beberapa kami mau pasang lift, esklator agak panjang tergantung posisi. Makanya ini semua saya serahkan ke Transjakarta," kata pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota, Senin (26/9/2016).