Ahok Tak Bisa Lagi Tunda Penertiban Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak bisa menunda penertiban permukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Alasannya, warga di sana sudah banyak yang pindah ke rumah susun dan anggaran untuk menormalisasi Sungai Ciliwung dalam APBN masuk dalam tahun anggaran 2016.

Pada Rabu (28/9/2016) pagi tadi, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggusur kawasan permukiman di Bukit Duri yang berbatasan dengan Sungai Ciliwung.

"Karena sudah lebih banyak (warga) yang pindah (ke Rusunawa Rawa Bebek). Kami enggak bisa tunggu lagi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Proses pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung terkait upaya normalisasi, dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

Dia menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menganggarkan normalisasi Kali Ciliwung pada APBN 2016. Karena itu, normalisasi Kali Ciliwung harus terealisasi.

"Kamu ingat enggak kasus Kampung Pulo yang (normalisasi) berantakan gara-gara kami izinkan (penertiban) mundur seminggu sampai tiga minggu? Akhirnya pas (penertiban) mundur, hujan besar, alat berat jatuh. Pengerjaan Kampung Pulo terlambat jadinya," kata Ahok.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Warga mengangkat barangnya saat pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung terkait upaya normalisasi, dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

"Kalau kami kerjakan sekarang kan lumayan, berarti Bukit Duri akan bebas (banjir). Kalau kami tunda lagi, bisa tahun 2018 baru selesai," kata Ahok.