Pemprov DKI Minta Mal Sediakan Lapak Gratis untuk PKL Berjualan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pengelola mal di Jakarta untuk menyediakan lapak untuk para pedagang kaki lima (PKL). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan beberapa mal sudah memenuhi hal itu.

"Beberapa mal dengan rela hati memasukan (PKL) misalnya di Kasablanka, Ciputra, Emporium, mereka sumbang. Bangun parkiran dan PKL di belakangnya, di atas saluran," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/10/2016).

Ahok memberi contoh Plaza Indonesia. Kata dia, pengelola mal itu bersedia menyumbang sekitar Rp 20 miliar untuk membangun tempat parkir senilai Rp 40 miliar.

Nantinya, selisih Rp 20 miliar bisa diterima oleh pengelola dari uang parkir yang diterima di sana. Kemudian, PKL bisa ikut berjualan di tempat parkir itu tanpa biaya sewa sehingga bisa menjual makanan dan minuman dengan harga murah.

Kebijakan ini dinilai memberikan keuntungan bagi dua belah pihak. "Kalau sudah parkir Rp 2.500 motor di sana misalnya, kamu mau jualan apapun pasti laku," ujar Ahok.

Adapun, kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Ahok juga sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. (Baca: Ahok: Akibat Pungli, Lapak PKL Lebih Mahal daripada Kios di Mal)

Dalam peraturan itu, tertulis bahwa mal harus memberi 20 persen lahan agar bisa diisi oleh PKL. Namun, kebijakan ini masih terhambat beberapa kendala. Masih ada perbedaan pendapat antara Pemprov DKI dengan pengelola mal.

"Menurut mereka 20 persen itu sudah termasuk yang jualan di dalam di gang-gang. Tafsiran itu yang berdebat. Mereka juga buat si PKL enggak sanggup karena bentuk koperasi tapi jadinya harga makanan lebih mahal," ujar Ahok.