Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawaran Bisnis ala Ahok untuk Warga di Kepulauan Seribu dan Rusun

Kompas.com - 19/10/2016, 06:53 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang memberdayakan masyarakat untuk berbisnis dan membuat usaha sendiri. Uji coba sudah dilakukan lebih dulu di Kepulauan Seribu.

Pemprov DKI menyediakan modal untuk warga yang ingin berbisnis tambak ikan. Nantinya, ada sistem bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh warga dari bisnis tambak ikan ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembagian hasil dibuat untuk menguntungkan warga, yaitu 80:20.

Sebanyak 80 persen keuntungan diberikan untuk warga, dan 20 persen untuk Pemprov DKI. Ahok mengatakan, sistem pembagian hasil ini tidak lazim karena umumnya pemodal mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Namun, kata Ahok, ini bukan bisnis murni. Ini merupakan program pemerintah untuk menyejahterakan warga.

"Kalau enggak mau, lu cari tau deh ke mana yang mau bagi-bagi 80:20," ujar Ahok di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).

Program semacam ini tidak hanya tersedia untuk warga Kepulauan Seribu. Program ini juga disediakan untuk warga yang tinggal di rusun. Hal ini bermula ketika Ahok melihat rusun tidak berbeda dengan perusahaan konveksi besar.

Para ibu yang setiap hari berada di rusun bisa mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan uang. Ahok sudah menginstruksikan agar pelatihan menjahit masuk ke rusun-rusun hari ini. Ahok ingin warga rusun belajar membuat kasur atau yang lain.

"Saya kepengin semua warga rusun ada penghasilan," ujar Ahok, Selasa (18/10/2016). (Baca: Bisnis Ahok di Kepulauan Seribu)

Sebanyak 20 persen keuntungan yang didapat Pemprov DKI juga akan dialokasikan untuk warga. Nantinya, Pemprov DKI akan mempersiapkan program koperasi dengan menggunakan keuntungan yang didapat dari 20 persen itu.

Tidak ada kelompok

Sejatinya, program pemberdayaan dari pemerintah seperti ini diberikan kepada satu kelompok masyarakat atau koperasi. Dengan demikian, warga yang ingin mendapat modal usaha harus membuat kelompok koperasi dulu.

Namun, bisnis ala Ahok untuk warga ini tidak mewajibkan adanya kelompok. Malahan, bantuan modal diberikan kepada orang per orang saja.

"Saya enggak mau bagi buat kelompok. Saya sudah tahu kalau per kelompok, kepala untung duluan," ujar Ahok.

Kata Ahok, jika diberi untuk kelompok, biasanya warga asal memasukkan orang ke kelompok itu. Padahal, orang yang dimasukkan tidak memiliki minat untuk berbisnis bersama Pemprov DKI.

Akhirnya, yang memperoleh keuntungan hanya segelintir. Jika diberi untuk orang per orang, Ahok mengatakan, bisnis akan dilakukan oleh orang yang rajin dan mau bekerja keras. Jika orang tersebut berhasil, orang lain akan bergabung dengan dia. (Baca: Ahok Ingin Warga Rusun Marunda Dilatih Berbisnis Konveksi)

Nantinya, hanya orang rajin-lah yang bisa menjadi bos di bisnis itu. Sebab, Pemprov DKI akan memberikan bantuan modal sesuai hasil usaha warga.

"Kita ada aturan main. Saya orangnya sederhana saja; kalau enggak mau rajin kerja, out saja enggak usah banyak omong," ujar Ahok.

Kompas TV Sophia Latjuba Jadi Juru Bicara Pribadi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com