Pemprov DKI Ajukan Raperda yang Atur Perampingan Pejabat dan PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Raperda ini diajukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah raperda yang mengatur tentang struktur organisasi pemerintahan daerah, di antaranya mengenai perampingan pejabat dan jumlah pegawai negeri sipil (PNS).

Tujuannya adalah peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

"Prinsipnya mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan, perampingan pejabat struktural, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi," kata Sumarsono saat ditemui usai rapat paripurna.

(Baca juga: Mungkinkah Pembahasan Raperda Reklamasi Dilanjutkan? )

Saat berpidato di hadapan anggota DPRD, Sumarsono menyampaikan, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun dengan dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Sumarsono, jumlah perangkat daerah yang diatur dalam Raperda ini selain lebih rasional juga lebih fungsional.

Jadi, kata dia, Pemprov DKI dapat meningkatkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah perkotaan melalui ketersediaan alokasi belanja yang lebih proporsional untuk sektor publik.

Sumarsono menyebut susunan perangkat daerah dalam Raperda ini mengikuti prinsip tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Tentunya dengan penyesuaian terhadap kekhususan dan kebutuhan daerah. Penyesuaian susunan perangkat daerahnya juga dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan objektif," papar Sumarsono.

(Baca juga: Ketua DPRD DKI Akan Undang Pihak Terkait untuk Putuskan Kelanjutan Raperda Reklamasi)

Pada akhir pidatonya, Sumarsono menyampaikan harapan agar DPRD DKI dapat mempertimbangkan dan menyetujui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi sebuah Peraturan Daerah.