Djarot Pastikan Hadiri Pemeriksaan Polda Terkait Kasus Penghadangan Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, memastikan akan hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya setelah kampanye di RW 03 Cawang, Jakarta Timur.

Djarot akan diperiksa terkait kasus penghadangan kampanyenya di Kembangan Utara, Jakarta Barat, beberapa hari lalu.

"Iya, diperiksa. Diperiksa saja. Supaya segera diproses, selesai," kata Djarot, kepada awak media, usai blusukan, di Cawang, Jakarta Timur, Senin (21/11/2016).

(Baca: Buntut dari Penghadangan Kampanye Djarot di Kembangan Utara)

"Karena untuk pemeriksaan katanya sudah ada TSK (tersangka)-nya, tindak pidana pilkada, kan itu ada jangka waktunya. Nanti saya diminta untuk kesaksian jam empat sore," lanjut Djarot.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono sebelumnya mengatakan, Penyidik Subdit I Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengundang Djarot untuk dimintai keterangan pada Senin (21/11/2016) ini.

"Undangannya pukul 16.00 WIB. Kami sudah mengirim undangan ke yang bersangkutan dan mengharapkan dapat datang untuk bersaksi." kata Awi, Minggu (20/11/2016).

Anggota tim advokasi dan hukum Ahok-Djarot, Ronny Talapessy, mengaku telah menerima undangan yang dimaksud. Pihaknya memastikan Djarot akan memenuhi undangan tersebut guna mempercepat pengusutan kasus penghadangan kampanye di Kembangan.

"Kami mengapresiasi tim di Polda Metro bergerak cepat untuk mengungkap kasus yang di Kembangan itu," tutur Ronny.

Terkait penghadangan kampanye Djarot, Bawaslu telah memeriksa NS. NS diduga melanggar Pasal 187 Ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).