Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus: Rp 1 Miliar Per RW Bukan Uang Pribadi, Bukan "Money Politic"

Kompas.com - 03/12/2016, 13:17 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, kembali menegaskan bahwa program Rp 1 miliar per RW per tahun dari pihaknya bukan bentuk politik uang.

Hal itu dijelaskan Agus saat berkampanye ke pertokoan dan rumah makan di Jalan Niaga, Muara Karang, Jakarta Utara, Sabtu (3/12/2016) pagi.

"Sudah dijelaskan itu bukan money politic. Itu program dan itu bukan uang pribadi saya dan Mpok Sylvi. Bukan Bapak, Ibu, pilih saya terus dikasih uang, bukan begitu. Ini untuk pemberdayaan komunitas. Rp 1 miliar per RW itu adalah semacam pagunya," kata Agus.

Agus menuturkan, pihaknya hanya menentukan besaran bantuan dana yang disediakan untuk tiap RW per tahun senilai Rp 1 miliar. Dari pagu tersebut, masyarakat yang berbasis komunitas di tiap RW dapat menggunakan dana itu sesuai kebutuhan mereka yang berbeda-beda di tiap lokasi.

"Bisa saja di RW ini warganya mau benerin jalan atau bisa juga di RW satunya warga mau bikin lapangan voli buat olahraga. Jadi, bukan uang terus dibagi rata, bukan seperti itu. Mereka bisa berkreasi dan menentukan kebutuhan apa yang paling mendesak di sana. Itu semua prioritas yang diketahui komunitas di bawah," tutur Agus.

Terkait dengan pernyataan Bawaslu DKI Jakarta yang menyebut program tersebut diduga melanggar, Agus mengungkapkan timnya telah menjelaskan kepada Panwaslu dan KPUD DKI Jakarta.

Temuan dugaan pelanggaran yang awalnya bahkan dikatakan sebagai bentuk politik uang ini masih dibahas di KPUD DKI dan belum didapat kesimpulan dari pembahasan tersebut.

Pihak Bawaslu sebelumnya telah melimpahkan dugaan pelanggaran ini ke KPUD DKI karena merupakan masalah administrasi dan wewenang KPUD untuk menetapkan pelanggaran sekaligus memberikan sanksinya nanti.

(Baca juga: Tim Agus-Sylvi: Janji Rp 1 Miliar Per RW Bukan "Money Politics")

 

Kompas TV Agus Janji Tata Pasar dengan Lebih Humanis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com