JAKARTA, KOMPAS.com - Besaran alokasi anggaran untuk anggota DPRD DKI Jakarta pada APBD DKI 2017 menjadi sorotan. Kemudian bagaimana pandangan calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi hal tersebut?
"Saya pikir terlalu teknis bicara sekarang. Saya belum pada otoritas menentukan (alokasi anggaran) itu semua," kata Agus, di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016).
Yang terpenting, lanjut dia, dalam mengelola birokrasi harus menjunjung azas kepatutan. Selain itu, pemerintah dan DPRD DKI Jakarta harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam menyusun APBD DKI Jakarta.
"Tujuannya yang paling penting adalah segala sesuatunya kita berikan untuk rakyat dan harus ada prinsip efektivitas dan efisiensi yang hrs kita penuhi dalam mengelolanya," kata Agus.
Adapun pada APBD DKI 2017, terdapat beberapa alokasi anggaran untuk anggota DPRD DKI pada pos Sekretariat Dewan. Alokasi tersebut di antaranya untuk medical check up bagi pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp 1.378.000.000 dan asuransi kendaraan dinas anggota DPRD DKI sebesar Rp 860.771.692.
Penyediaan jasa pengemudi hingga Rp 4 miliar. Kemudian pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp 279.928.396. Selanjutnya, ada anggaran bernama penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dewan sebesar Rp 394.697.160. Ada pula anggaran perbaikan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebesar Rp 1.443.117.109. (Baca: Plt Gubernur: Tak Ada "Deal-Deal" pada Penyusunan APBD DKI 2017)
Rumah dinas itu terletak di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ada anggaran lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor, mebel, perlengkapan kerja, makanan dan minuman, serta penyediaan telepon, air, listrik, dan internet (TALI).
Kemudian, pengadaan pakaian dinas dan atributnya bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1.387.779.250. Belakangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret anggaran untuk sopir, anggaran BBM, asuransi, serta perawatan untuk kendaraan dinas.