JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan dalam debat publik kedua, selama ini penertiban permukiman dalam rangka normalisasi sungai selalu dibarengi dengan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Ahok menuturkan, untuk meringankan beban biaya sewa rusunawa, Pemprov DKI memberikan layanan transportasi gratis dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada penghuni rusun.
Adapun normaliasi sungai dengan penertiban itu dilakukan Ahok karena ada aturan yang menyatakan bahwa bangunan di sepadan sungai harus ditertibkan.
Ahok lalu bertanya kepada cagub DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, mengenai program yang disiapkan untuk normalisasi sungai tanpa menertibkan bangunan.
“Lalu gimana caranya Anda tak langgar PP Nomor 8 tahun 2011 untuk tidak tertibkan bangunan di sepadan sungai?” tanya Ahok kepada Agus di Hotel Bidakara, Jumat (27/1/2017) malam.
Agus lalu menjawab bahwa pernyataan tersebut kian menegaskan perbedaan kebijakan Ahok dengan dia terkait penggusuran. Agus yakin bisa menata kota tanpa menggusur jika nanti memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Kami sepakat mempercantik dan menata kota tanpa menggusur, yang penting kreatif, terbuka dan inovatif,” kata Agus.
Agus mengatakan kebijakan membangun tanpa menggusur sudah berhasil di kota dan negara lain. Agus justru mempertanyakan alasan normalisasi sungai yang harus dilakukan dengan menertibkan permukiman warga sehingga rawan menimbulkan masalah sosial.
“DKI Jakarta dengan APBD Rp 70 triliun rasa-rasanya kasihan jika tak ada perhatian kepada mereka," ucap Agus.