JAKARTA, KOMPAS.com — Sukarno (55), warga Gang Senggol Jalan Pademangan VII RT 05 RW 10, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, merasa dirugikan dengan munculnya identitas dirinya pada E-KTP yang ternyata palsu.
Sukarno kaget dengan beredarnya identitas dirinya itu setelah Ketua RT di daerah tempat dia tinggal memberi kabar pada akhir pekan lalu.
"Saya juga kaget kok bisa-bisanya beredar ya," kata Sukarno, saat ditemui Kompas.com, di rumahnya tersebut, Senin (6/2/2017).
Sang Ketua RT kemudian menunjukkan tiga foto E-KTP yang beredar di media sosial, dengan salah satunya terdapat identitas Sukarno. Setelah melihat tiga foto E-KTP itu, Sukarno memastikan ada yang memalsukan identitasnya.
Beberapa yang dipalsukan misalnya foto di E-KTP itu yang bukan merupakan wajahnya. Kemudian, alamat tempat tinggal juga salah. Di E-KTP yang beredar itu, tempat tinggal Sukarno ditulis dengan alamat Pademangan III, Gang 16 Nomor 208.
Alamat RT dan RW pun malah ditulis tinggal di RT 06 RW 07. Kemudian, untuk pekerjaan pada E-KTP palsu itu, Sukarno ditulis wiraswasta.
"Di situ ditulis wiraswasta, padahal aku dulu di TNI AD, tetapi sudah pensiun," ujar Sukarno.
Data di E-KTP palsu itu juga tidak mencantumkan golongan darah dan tanda tangan yang berbeda dengan milik Sukarno. Namun, anehnya, E-KTP palsu itu bisa memuat nomor induk kependudukan yang sama dengan KTP Sukarno yang asli.
"NIK-nya sama," ujar dia. (Baca: Beredar Gambar E-KTP Orang yang Sama sebagai Pemilih, Ini Kata KPU DKI)
Padahal, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti bagaimana data identitasnya bisa dipalsukan.
"Saya merasa dirugikan, takutnya disalahgunakan. Nanti yang dicari kan saya," ujar Sukarno. (Bacaa: Menyusuri Alamat Saidi, Nama dalam Salah Satu E-KTP dengan Foto Sama)
Dia menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang, termasuk aparat. Sejak kasus ini mencuat, Sukarno sudah didatangi pihak yang mengaku aparat kepolisian untuk meminta konfirmasi.
Dia memperkirakan kejadian ini dibuat pihak tidak bertanggung jawab jelang Pemilihan Gubernur DKI.
"Ini mungkin permainan kotor. Saya serahin sama pihak yang berwenang saja," ujar Sukarno.