Ahok: Letjen Pun Tak Bisa Menghukum Orang yang Terlibat Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berpendapat pemberantasan narkoba tidak tepat memakai konsep reward and punishment. Ahok mengatakan hal itu saat debat ketiga Pilkada DKI Jakarta, Jumat (10/2/2017) malam.

"Saya perlu jelaskan, gubernur DKI itu kalau dikasih pangkat, kita itu letjend, tiga bintang. Tapi, letjend pun tidak bisa menghukum orang yang melanggar narkoba. Makanya kami sadar betul, sebagai gubernur, kami melakukan pencegahan," kata Ahok.

Ahok mengemukan hal itu untuk mengeritik rencana kebijakan pasangan calon lain yang mengesankan aparat Pemprov DKI punya kewenangan menghukum para pengedar atau pengguna narkoba.

Ahok mengatakan, pencegahan yang dimaksud berkaitan dengan pendampingan. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait punya tim pendampingan yang profesional dan mandiri untuk menemani mereka yang terkena narkoba.

"Menurut hitungan kami, minimal perlu tiga tahun untuk melakukan pendampingan. Kami juga membuat banyak kegiatan seni dan olahraga yang mengalihkan anak-anak ini untuk berprestasi," kata Ahok.

Salah satu bentuk kegiatan olahraga yang dicontohkan adalah Rusun Cup. Pemenang Rusun Cup itu akan diajak keluar negeri, seperti ke Barcelona, Spanyol, supaya rasa percaya diri anak-anak muda di Jakarta bisa tumbuh.

"Kenapa kami juga dorong anak-anak gunakan KJP dengan gesek ATM debit card? Supaya dia percaya diri, tidak beda dengan anak-anak lainnya. Bahkan kami juga bantu mereka beli ayam, telur, beras, daging sapi dengan harga daging sapi Rp 35.000. Gizi kami perbaiki, pendampingan kami lakukan," ujar dia.

Cara lain yang lebih tegas untuk menekan penggunaan narkoba adalah memberi sanksi penutupan tempat hiburan malam. Sanksi diberikan jika tempat hiburan malam ketahuan dua kali ada narkoba di dalamnya.