JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak memusingkan sumber pendanaan pembangunan proyek mass rapid transit (MRT).
Presiden Jokowi didampingi Basuki atau Ahok meninjau pembangunan MRT di kawasan Setiabudi, Kamis (23/2/2017) pagi.
"Beliau juga mengatakan jangan pikirkan dana. Dana bisa dicari dari berbagai sumber," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok menjelaskan, Jokowi menginginkan percepatan desain pembangunan tahap kedua, yakni yang akan menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Ancol Timur. Kemudian, pembangunan tahap ketiga yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja.
Jokowi menjelaskan kepada Ahok, pembangunannya bisa didanai pinjaman asing, seperti halnya tahap pertama yang didanai pinjaman Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Yang penting, kata beliau (Jokowi), desainnya cepat. Banyak sekali negara-negara tertarik untuk memberikan pinjaman," kata Ahok.
Setelah MRT beroperasi, menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta dapat memberi subsidi melalui pemberian public service obligation (PSO).
Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pemerintah memberi subsidi yang membuat harga tiket MRT dapat ditekan hingga terjangkau.
"DKI tanggung PSO itu dari pelaksanaan aturan (retribusi) ERP (electronic road pricing) nantinya sehingga terjadi administrasi keadilan sosial kan. Yang penting pembangunannya, kayak LRT nanti juga begitu konsepnya," kata Ahok. (Baca: Hari Kedua Kembali Jadi Gubernur, Ahok Gelar Rapim Bahas Proyek MRT)
Adapun pembangunan MRT tahap pertama ialah rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Saat ini, pembangunannya telah selesai 65 persen.
Pembangunan MRT akan dilanjutkan ke tahap kedua pada 2019, usai tahap pertama rampung dan beroperasi. Sementara itu, untuk tahap ketiga, atau jalur timur-barat, direncanakan baru mulai dibangun pada tahun 2020.