JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda Abraham "Lulung" Lunggana menargetkan minimal setengah rancangan peraturan daerah yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta bisa selesai menjadi peraturan daerah (perda) hingga akhir 2017.
Tahun ini, ada sebanyak 32 Raperda yang diusulkan eksekutif dan DPRD DKI. Rinciannya 25 raperda usulan eksekutif, dan tujuh Raperda dari DPRD DKI. Lulung mengatakan, pihaknya telah membentuk tim kerja guna membahas raperda tersebut sehingga target penyelesaian bisa tercapai.
"Mudah-mudahan bisa diselesaikan minimal separuh. Timja (tim kerja), dia bisa buat satu pertemuan untuk melengkapi naskah akademik dengan draft-nya diselesaikan masing-masing. Timja ini akan evaluasi," ujar Lulung saat rapat Bapemperda di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).
Lulung menambahkan, jika dihitung masa kerja, DPRD DKI hanya memiliki waktu lima bulan untuk menyelesaikan target raperda. Untuk itu, seluruh raperda termasuk lima raperda prioritas akan dikebut.
Lima raperda itu ialah raperda tentang kearsipan, perpustakaan, perusahaan umum daerah air Jakarta, raperda tentang perindustrian dan pendidikan. (Baca: 5 Raperda Jadi Prioritas Pembahasan Badan Pembentukan Raperda DKI)
Secara terpisah, anggota Bapemperda dari Fraksi Nasdem Bestari Barus mengingatkan bahwa DPRD DKI memiliki waktu sedikit untuk menyelesaikan seluruh. Untuk itu, dia meminta agar pembahasan raperda benar-benar yang diprioritaskan.
Bestari mencontohkan bahwa tahun lalu, sangat sedikit raperda yang diselesaikan. Salah satu raperda itu ialah organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya enggak yakin bisa selesai satu bulan satu perda. Meski konsiten dua kali seminggu. 10 kali pembahasan biasanya baru selesai. Saya sarankan pilih prioritas," ujar Bestari. (Baca:Lulung Gantikan Taufik Duduki Jabatan Ketua Badan Pembentukan Perda)
Ketua Bapemperda sebelumnya, Mohamad Taufik yakin sebagian besar raperda tersebut akan selesai dibahas tahun ini. Alasannya, tahun ini Balegda akan melakukan pendampingan terhadap eksekutif sejak pembuatan naskah akademik.
"Saya sih optimis mungkin 85 persen bisa terbahas," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (23/1/2017).