Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Ahok-Djarot Masih Pertanyakan Adanya Kampanye pada Putaran Kedua

Kompas.com - 02/03/2017, 19:06 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memiliki pandangan yang berbeda terkait aturan kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI 2017.

Juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha, mengatakan, dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, kampanye pada putaran kedua disebutkan dalam bentuk penajaman visi dan misi.

Kemudian, dalam Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 telah disebut kampanye dalam bentuk debat.

"KPU Jakarta sudah merumuskan SK Nomor 41, kampanye penajaman visi misi (debat). Jelas hari ini masih berlaku, SK ini belum dibatalkan. Lalu kenapa tiba-tiba mau mengubah peraturan," kata Putu dalam FGD (Focus Group Discussion) SK KPU DKI di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).

Putu mengatakan, perubahan SK yang dilakukan KPU seharusnya merujuk pada adanya perubahan aturan di atasnya. Namun, saat ini tidak ada perubahan aturan apa pun. Putu pun mempertanyakan perubahan tersebut.

"Ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian diubah. Keberatan saya di sana," kata dia.

Putu juga mempertanyakan mengapa KPU mengadakan kampanye penajaman visi misi yang lain selain bentuk debat yang tercantum dalam SK Nomor 41 tersebut. Adanya kampanye setelah tiga hari penetapan peserta pilkada pun menjadi perhatian Putu. Sebab, penetapan peserta pilkada yang dimaksud undang-undang yakni yang melalui tahapan pendaftaran pasangan calon. Sementara pada putaran kedua hal tersebut tidak terjadi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pelaksanaan kampanye merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jadwal kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan peserta pilkada sampai tiga hari sebelum pemungutan suara.

Penetapan peserta pilkada dalam aturan tersebut tidak dijelaskan putaran pertama atau kedua.

"Kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan peserta pemilihan. Dia berhenti pada peserta pemilihan karena memang di dalam undang-undang pilkada kita nomenklatur untuk penentuan calon terpilih adalah suara terbanyak," kata Titi dalam kesempatan yang sama.

Titi mengatakan, pada PKPU Nomor 6 Tahun 2016 juga disebutkan tahapan kampanye pilkada pada putaran kedua meliputi kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program pasangan calon. Kemudian, bentuk-bentuk kampanye diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal 65 mengatakan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, iklan.

"Pasal 65 ayat 1 bicara 'dapat'. 'Dapat' itu boleh semua, boleh enggak. Domain KPU-lah yang mengatur bentuk yang dapat itu yang mana. Tapi sekali lagi bentuk yang dapat itu yang mana, yang ada di dalam pasal 65 tadi," ujar Titi.

Jawaban KPU DKI

Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, KPU DKI Jakarta diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan tahapan, jadwal, dan pedoman teknis Pilkada. KPU DKI Jakarta mengubah SK Nomor 41 karena SK tersebut hanya mengatur kampanye putaran kedua dalam bentuk debat.

"Pada saat kami menentukan itu, presedennya adalah kami mengikuti Pilkada 2012 karena pada saat itu belum ada ketentuan tentang bagaimana UU Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada 2012 itu payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi KPU DKI tidak tepat kalau masih menggunakan norma hukumnya UU Nomor 32 Tahun 2004," kata Dahliah.

KPU DKI Jakarta menilai tidak tepat jika mengadopsi Pilkada 2012 karena adanya aturan yang baru. Oleh karena itu, KPU DKI berniat memperbaiki SK yang sudah disusun tersebut.

"Nah karena itu kami kemudian berniat baik untuk memperbaiki supaya kami juga tidak disalahkan membuat tahapan, jadwal, dengan cantolan undang-undang yang lama. Kami ingin membuat tahapan jadwal dengan cantolan undang-undang yang baru," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com