JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan rencananya untuk menciptakan "pasukan merah" karena tak bisa merealisasi program kampung deret.
Saat memimpin ibu kota, Ahok mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tak merealisasi program kampung deret.
"Selama ini kan kami bikin kampung deret. Nah kampung deret itu kan (setelah) BPK periksa (audit), ternyata ada masalah," kata Ahok, di XXI Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).
Ahok menjelaskan alasan Pemprov DKI Jakarta sulit merealisasi program inisiasi mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersebut.
Untuk merenovasi rumah warga melalui kampung deret, Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan lelang terlebih dahulu. Kemudian harus melakukan pemetaan dan pengukuran.
"Mesti ada DED (detail engineering design) macam-macam, enggak selesai-selesai rumah orang miskin (ukurannya) begitu kecil," kata Ahok. (Baca: Apa Itu "Pasukan Merah"? Ini Penjelasan Ahok)
Selain itu, menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta lebih baik memberi barang dibanding uang. Agar, lanjut dia, program tersebut tak disalahgunakan.
"Pasukan merah" ini akan merenovasi rumah warga yang sudah tak laik, khususnya mengganti atap rumah warga dengan baja ringan. Nantinya "pasukan merah" direkrut oleh kelurahan dan digaji senilai upah minimum provinsi (UMP) tiap bulannya.
Adapun biaya perbaikan bangunan berasal dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
"Kalau orang susah (kurang mampu), biasanya mereka enggak punya duit untuk bayar tukang," kata Ahok.