Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Data 300 Lokasi Penggusuran dari Berita "Online" dan LBH Jakarta

Kompas.com - 07/04/2017, 15:32 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan sumber data 300 lokasi penggusuran di DKI ia dapatkan dari berita di media online dan LBH Jakarta.

"Sumbernya banyak dari berita online, bahkan ada di laporan LBH (Jakarta) juga ada," kata Anies di Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Jumat (7/4/2017).

Namun Anies tak memberikan secara detail soal sumber media online dan LBH Jakarta. Anies juga tak menjawab spesifik saat ditanya apakah sumber data LBH dari Pemprov DKI Jakarta.

"LBH dapat dari banyak tempat, banyak sumber," ujar Anies.

Anggota tim Anies-Sandi, Naufal Firman Yusak sempat memperlihatkan sejumlah pemberitaan yang dimaksudkan.

Baca: Djarot Anggap Informasi Penggusuran 300 Lokasi Disampaikan untuk Takuti Warga

Pemberitaan yang diperlihatkan oleh Naufal adalah saat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis catatan mereka mengenai adanya 325 kampung yang akan digusur oleh Pemprov DKI. LBH menyampaikannya pada sekitar Juni 2016.

Data yang dihimpun dari LBH Jakarta disebut berasal dari APBD DKI dan Rancangan RDTR 2016. Dari catatan LBH, daerah yang akan digusur itu tersebar di lima wilayah Jakarta.

Perinciannya adalah 55 lokasi berada di Jakarta Barat, 54 lokasi di Jakarta Utara, 57 lokasi di Jakarta Pusat, 77 lokasi di Jakarta Selatan, dan 82 lokasi di Jakarta Timur.

Rilis dari LBH sempat mendapat tanggapan dari Ahok. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan penertiban di beberapa wilayah yang dianggap tidak sesuai dengan tata ruang

Baca: Anies Janji Tunjukkan Data soal 300 Lokasi yang Akan Digusur

Namun, kata Ahok, penertiban itu akan dibarengi dengan penyediaan rumah susun untuk relokasi warga.

"Memang (penertiban), banyak. Jadi bagi kami, begitu rumah susunnya siap, maka semua normalisasi akan jalan," kata Ahok di Balai Kota pada sekitar Agustus 2016.

Ahok mengaku tak ambil pusing jika langkahnya ini dinilai merugikan dirinya secara politik. Menurut Ahok, penertiban dilakukan untuk kebaikan warga secara keseluruhan.

"Secara politik bodoh enggak saya? Kan mau pemilihan. Harusnya saya tunda dong," kata dia.

Kompas TV Anies akan Mengkaji Fasilitas untuk Warga Lansia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com