Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Sebut Elektabilitas Golkar Menurun karena Setya Novanto Diduga Terlibat Kasus E-KTP

Kompas.com - 24/04/2017, 19:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengakui bahwa elektabilitas partainya perlahan-lahan terus menurun.

Menurut Yorrys, Penurunan elektabilitas itu disebabkan banyaknya kader Partai Golkar, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP.

"Pascamunaslub Mei 2016 dengan kami memberikan dukungan ke Pak Jokowi dalam Pilpres 2019, elektabilitas Golkar dari waktu ke waktu naik signifikan," ujar Yorrys, dalam diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (24/4/2017).

(baca: Yorrys Raweyai: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka e-KTP)

"Tetapi dengan berbagai macam kejadian akhir-akhir ini, terutama terungkapnya korupsi pada e-KTP, (elektabilitas Partai Golkar) relatif stagnan bahkan menurun," lanjut dia.

Yorrys menjelaskan, pascamunaslub, elektabilitas Partai Golkar naik 15 persen. Namun, setelah kasus korupsi e-KTP mencuat, elektabilitas Golkar turun di bawah lima persen.

Meski demikian, Yorrys yakin fenomena tersebut hanyalah sementara. Saat ini partainya sedang melaksanakan proses internal untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan seleksi calon dalam pemilihan umum anggota legislatif pada 2019 mendatang.

Kemudian, proses internal membahas banyak kader Golkar yang diduga terlibat dalam korupsi e-KTP. Yorrys yakin Golkar mampu melalui persoalan menurunnya elektabilitas itu.

"Kami kan juga punya pengalaman. Golkar itu bukan partai baru yang tidak pernah punya pengalaman. Kami ini dapat tantangan sejak reformasi sampai dengan saat ini, banyak sekali dan kami mampu mengelola itu dengan baik," ujar Yorrys.

(baca: Setya Novanto Dicegah ke Luar Negeri, Ini Komentar Pimpinan DPR)

Kompas TV Setya Novanto Jadi Sosok Kunci Kasus Korupsi E-KTP?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com