Tim Anies-Sandi Minta Saran Publik soal Pemanfaatan Pulau Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sinkronisasi yang dibentuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meminta publik untuk memberikan saran mengenai pemanfaatan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah jadi.

Anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi, Marco Kusumawidjaja menyatakan Pemerintah Provinsi DKI yang baru tetap berkomitmen untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi. Namun, pulau-pulau yang terlanjur sudah jadi tidak akan dibongkar tetapi dimanfaataana untuk kepentingan publik.

"Ada yang berharap itu dijadikan hutan kota, permukiman nelayan, pantai terbuka di mana kita semua bisa menikmati. Tapi belum ada kesimpulan. Tapi panduan umumnya untuk kepentingan umum," kata Marco saat ditemui di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Sejauh ini, pulau dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang sudah selesai dibangun adalah Pulau C, D, K, dan N. Sedangkan satu pulau lagi, yakni G baru setengah jadi. Pulau C dan D adalah pulau yang dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Group.

Pulau K dibangun oleh PT Pembangunan Jaya dan direncanakan untuk depo lokasi MRT. Pulau N dibangun oleh PT Pelindo II dan kini dimanfaatkan sebagai dermaga baru Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan Pulau G dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land.

Menurut Marco, tidak semua pulau yang sudah jadi atau tengah dibangun akan diambil alih untuk kepentingan publik. Khusus yang sudah digunakan untuk pelabuhan maupun direncanakan untuk depo MRT akan tetap dibiarkan. Ia menyebut pulau yang akan diambil alih hanyalah pulau yang tadinya direncanakan digunakan untuk kepentingan komersial.

"Yang kami tolak ini kan yang dibuat untuk keperluan swasta," ujar Marco.

"Intinya itu akan dijadikan kepentingan umum bagaimana melaksanakannya bisa digunakan banyak hal," ucap Marco.