Tanpa "Red Notice", Polisi Bisa Pulangkan Rizieq dengan Model Gayus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengatakan, tak masalah jika nanti Interpol tak mengabulkan permintaan red notice terhadap Rizieq Shihab.

"Terserah dikeluarkan (red notice) enggak masalah, enggak juga enggak masalah. Masih ada upaya lain," kata Iriawan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/6/2017).

Pengacara Rizieq Shihab menilai langkah polisi menerbitkan red notice untuk memulangkan kliennya dari Arab Saudi tidak tepat. Pasalnya, kasus pornografi yang diduga melibatkan Rizieq bukan termasuk kategori extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Iriawan menjelaskan, polisi masih mempunyai cara lain selain red notice untuk memulangkan Rizieq yang kini berstatus tersangka kasus pornografi terkait percakapan via Whatsapp yang diduga terjadi antara dirinya dengan seorang perempuan bernama Firza Husein.

"Kalau tak bisa mengeluarkan (red notice) karena ketentuannya tak bisa masuk ke katagori ya engak apa-apa, enggak ada masalah. Kami ada upaya lain, seperti blue notice, menyampaikan ada tersangka yang sedang berada di negaranya. Kedua adalah police to police," ucap dia.

Baca juga: Bisakah Interpol Terbitkan Red Notice untuk Rizieq Shihab?

Iriawan mengatakan pernah memulangkan tersangka yang lari ke negara lain tanpa ada red notice. Karena itu dia tidak terlalu menkhawatirkan jika Interpol tidak menerbitkan red notice.

"Seperti kemarin Gayus Tambunan yang saya ambil, itu salah satunya. Kami tinggal menunggu nanti, apa yang dilakukan (penyidik)," kata Iriawan.

Pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, sebelumnya menilai bahwa tidak tepat jika Interpol menerbitkan red notice untuk kliennya karena kasus yang dihadapi bukan kejahatan luar biasa. Kapitra menilai kasus chat WhatsApp berkonten pornografi tersebut bukan merupakan kasus kejahatan yang luar biasa.

Menurut Kapitra, syarat untuk dikeluarkannya red notice menurut Pasal 83 Interpol's RPD harus memenuhi tiga syarat utama secara kumulatif. Pertama, hanya untuk kejahatan yang luar biasa serius (serious ordinary-law crime). Kedua, dengan larangan kejahatan tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang kontroversial dalam hal tingkah laku dan kebudayaan negara-negara lain.

Syarat ketiga adalah kejahatan tersebut tidak berkaitan dengan persoalan keluarga dan pribadi dan bukan pula yang timbul dari pelanggaran hukum administrasi dan sengketa keperdataan, kecuali berkaitan dengan pemberian fasilitas atau bekerja sama dengan kejahatan serius (serious crime), atau diduga berkaitan dengan kejahatan terorganisir.