Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Bilang Jangan Termakan Isu Perubahan Direksi BUMD DKI

Kompas.com - 08/07/2017, 23:30 WIB
Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno akan melihat kembali kinerja para direksi badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang diisukan akan diganti.

"Saya sampaikan kita lakukan semuanya secara profesional. Enggak ada kekhawatiran untuk para komisaris BUMD karena mereka harus bekerja secara profesional, terbuka, jujur, dan kinerjanya harus baik," ujar Sandiaga saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Sandiaga menyatakan, direksi yang dianggap layak akan tetap dipertahankan. Adapun direksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur baru akan dievaluasi.

Ia akan melakukan proses review secara rutin. Selain itu, kinerja para direksi BUMD juga akan dievaluasi bedasarkan key performance indicator (KPI) tertentu.

(Baca juga Taufik Sebut Direksi BUMD DKI Akan Diganti di Era Anies-Sandi)

Meski demikian, Sandiaga mengimbau agar rencana ini tidak dikaitkan dengan isu bahwa perubahan direksi BUMD pasti dilakukan ketika Anies Baswedan dan Sandiaga menjabat kepala daerah baru.

"Jangan khawatir atau termakan selentingan ungkapan politisi dan tim kampanye. Artinya, selama bekerja dengan baik, insya Allah kita akan apresiasi, hargai. Kalau enggak baik akan direview dan berikan motivasi. Yang tidak perform, tentunya harus dirotasi," kata Sandi.

Bagi Sandi, BUMD ini merupakan bagian dari pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mendorong pembangunan dan hal-hal khusus, seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun infrastruktur.

Belum lama ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan bahwa direksi-direksi BUMD DKI Jakarta akan diganti setelah pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi menjabat sebagai gubernur dan wagub DKI Jakarta.

"Saya kira ya dirombak, tunggu Anies dilantik. Saya kira semua (BUMD) harus dievaluasi, enggak boleh satu-satu. Karena pasti treatment-nya beda antara gubernur yang lalu dengan gubernur yang akan datang soal BUMD," kata Taufik.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan, landasan utama perubahan direksi itu adalah visi-misi Anies dan Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com