Rotasi Pejabat, Djarot Tak Konsultasi dengan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak berkonsultasi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), soal perombakan atau rotasi pejabat DKI.

Sebab, hal tersebut kini sudah menjadi tanggung jawab Djarot sebagai gubernur. "Enggak (konsultasi dengan Ahok), kan tanggung jawab ada di saya sekarang," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/7/2017).

(Baca juga: Ini Alasan Djarot Ganti Wali Kota Jakut dan Bupati Kepulauan Seribu )

Saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, kata Djarot, urusan personalia harus dikonsultasikan dengan Ahok yang merupakan Gubernur non-aktif DKI Jakarta.

Namun, tidak ada lagi kewajiban untuk konsultasi dengan Ahok ketika Djarot sudah menjabat sebagai Gubernur.

"Begitu (jadi gubernur) definitif, itu tanggung jawab di saya untuk eselon II, sedangkan untuk eselon III dan IV, itu lebih banyak ditangani sekda," ujar Djarot.

Perombakan pejabat yang dilakukan Djarot salah satunya menyasar pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas, wali kota, dan asisten sekretaris daerah.

Djarot sudah mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk meminta rekomendasi terkait usulan calon Wali Kota Jakarta Utara dan Bupati Kepulauan Seribu.

(Baca juga: Rencana Perombakan Pejabat pada Akhir Masa Jabatan Djarot)

Komisi A DPRD DKI pun sudah mewawancarai dua pejabat DKI yang diusulkan Djarot menduduki jabatan itu pada Senin.

Mereka adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Husein Murad dan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah.

Husein akan dipromosikan menjadi Wali Kota Jakarta Utara dan Irmansyah menjadi Bupati Kepulauan Seribu.

Keduanya dinilai layak untuk menempati jabatan tersebut. Adapun posisi Wali Kota Jakarta Utara sekarang dijabat Wahyu Haryadi dan posisi Bupati Kepulauan Seribu dijabat Budi Utomo.