Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: (GKI Yasmin) Jangan Perkeruh Suasana

Kompas.com - 25/01/2012, 17:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali tak mau mencampuri masalah Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) di Bogor. Pasalnya, menurut dia, masalah GKI Yasmin bukan masalah agama, melainkan masalah hukum.

"Ini bukan masalah Kementerian Agama (Kemenag). Kalau saya intervensi, nanti saya diketawain sama Wali Kota Bogor (Diani Budiarto)," kata Suryadharma di Komplek DPR, Rabu (25/1/2012).

Suryadharma mengatakan, masalah izin mendirikan bangunan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Jika Wali Kota Bogor tak mampu menyelesaikan, kata dia, maka kasus itu diambil alih Gubernur Jawa Barat hingga berujung di Menteri Dalam Negeri.

"Masalah Yasmin adalah masalah hukum. Konflik hukum harus diselesaikan dengan hukum. (GKI Yasmin) jangan perkeruh suasana dengan mengadu ke mana-mana," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.

Bukankah ini masalah hak beribadah? "Saya sarankan salah satu untuk mengalah dan ambil salah satu gedung untuk gereja. Kemudian bangun lagi gereja di tempat lain," jawab dia.

Seperti diberitakan, polemik GKI Yasmin sudah berlangsung bertahun-tahun pascapencabutan IMB gereja oleh Wali Kota Bogor. Setiap Minggu, jemaat GKI Yasmin harus berhadapan dengan kelompok penentang pembangunan gereja.

Pimpinan DPR telah tiga kali mengundang pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Namun, ketiganya batal lantaran pemerintah tidak bisa hadir. Sikap pemerintah itu dikritik oleh berbagai pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com