Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI: Kami Korban, Bukan Pelaku Kekerasan

Kompas.com - 16/02/2012, 18:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, berang terhadap pemberitaan media massa terkait peristiwa penolakan FPI di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu. Ia menuding media massa memojokkan ormasnya sehingga menjadikan FPI layaknya pelaku kekerasan.

"Peristiwa Palangkaraya itu FPI jadi korban. FPI bukan pelaku kekerasan sehingga menjadi tidak fair," ujar Rizieq, Kamis (16/2/2012), di ruang kerja Wakil Ketua DPD, Jakarta.

Dengan nada menggebu-gebu, Rizieq mengatakan dirinya kini sudah tidak lagi percaya kepada media massa. "Saya sudah tidak percaya wartawan. Saya sudah minta anggota FPI untuk menutup akses wartawan," tukasnya.

Rizieq mengaku heran pemberitaan yang berkembang saat ini justru pembubaran FPI. Padahal, menurut dia, pimpinan FPI yang saat itu dikepung telah diintimidasi oleh sekelompok orang yang ditudingnya merupakan orang suruhan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustinus Teras Narang.

"Mau bubarkan gimana? Orang kami yang diserang malah kami yang disuruh bubar," ucapnya.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa memang FPI sempat terlibat dalam beberapa aksi kekerasan, salah satunya saat peristiwa Monas tahun 2008. "Di peristiwa Monas itu, kan sudah dibawa ke pengadilan. Munarman (Ketua Tim Advokasi FPI) juga sudah menjalani hukuman. Jadi mau apa lagi? Contoh-contoh yang ditampilkan juga sudah lama dan sudah diproses semuanya," tandas Rizieq.

Belakangan ini, aksi penolakan terhadap FPI mulai dilakukan di beberapa wilayah termasuk Jakarta. Gerakan Indonesia Tanpa FPI ini bermula dari aksi penolakan masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (11/2/2012) lalu.

Di sana, sejumlah anggota FPI pusat dari Jakarta tak bisa turun di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rencananya, mereka akan melakukan pelantikan pengurus FPI Palangkaraya. Namun, sejumlah pihak yang mengatasnamakan warga menolak kedatangan mereka. Aksi tersebut berlangsung kurang lebih 2,5 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com