Mochtar Muhammad Tagih Salinan Putusan MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Walikota Bekasi non-aktif Mochtar Muhammad mempertanyakan salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan dia bersalah dan harus menjalani hukuman enam tahun penjara. Kuasa hukum Mochtar, Sira Prayuna mengatakan, salinan putusan tersebut belum diterima Mochtar.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, katanya, telah mengirim surat yang salah satu poin memberitahukan kalau Mochtar akan dieksekusi Kamis (15/3/2012). Untuk mendiskusikan surat tersebut, Sira mendatangi gedung KPK, Selasa (13/3/2012) pagi ini.

"Kita mau lurusin, karena KPK kebiasaannya terpidana-nya ditahan, tapi sekarang kan beda, terpidananya di luar. Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, kalau sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa laksanakan putusan, panitera berikan salinan putusan. Dasar eksekusi itu kan salinan, bukan kutipan berita teman-teman," papar Sira.

Meskipun demikian, menurut Sira, kliennya siap ditahan sesuai putusan pengadilan. "Beliau ada di rumahnya, siap laksanakan putusan," katanya.

Terkait upaya peninjauan kembali, Sira mengatakan kalau Mochtar belum berencana untuk itu. Pihaknya menunggu salinan putusan pengadilan untuk kemudian dipelajari lebih dulu.

Seperti diberitakan, Majelis hakim kasasi di Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memutus bebas Mochtar Muhammad. Putusan kasasi tersebut disimpulkan Ketua Majelis Hakim Djoko Sarwoko serta anggota Krisna Harahap dan Leo Hutagalung.

Menurut majelis hakim MA, Mochtar terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dia dianggap menyuap anggota DPRD Bekasi sebesar Rp 1,6 miliar serta menyalahgunakan anggaran makan-minum sebesar Rp 639 juta untuk memuluskan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010.

Mochtar juga diduga memberikan suap sebesar Rp 500 juta untuk mendapatkan Piala Adipura 2010 dan menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 juta agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Namun di pengadilan, Mochtar justru divonis bebas. Putusan vonis bebas untuknya juga sempat menuai kontroversi. Mahkamah Agung kemudian memanggil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang menunjuk ketiga hakim yang mengadili perkara Mochtar.