Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karena Kesal, Mahasiswa Turunkan Foto SBY

Kompas.com - 14/03/2012, 21:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Enam orang mahasiswa diamankan petugas kepolisian dari satuan pengaman obyek vital (Obvit) di Kompleks DPR RI pada Rabu (14/3/2012) sore. Keenam mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat ini dibawa ke Mapolda Metro Jaya setelah sempat merusak foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di dalam lorong gedung DPR.

Kepada para wartawan, Yofta, salah seorang mahasiswa, menuturkan bahwa aksi itu mereka lakukan lantaran kesal dengan pemerintahan Presiden SBY. "Kami sengaja menurunkan foto itu karena dia (SBY) memang layak diturunkan," ujarnya menggebu-gebu, saat digiring petugas kepolisian masuk ke dalam ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Yofta mengatakan, SBY dinilai tidak sensitif akan kondisi rakyat yang sengsara dengan membuat kebijakan yang justru tidak membela kepentingan rakyatnya. "Dia buat kebijakan kenaikan BBM di saat rakyat tengah sengsara," tukas mahasiswa asal Universitas Pasundan ini.

Selain Yofta, polisi juga mengamankan lima mahasiswa lainnya, yakni Galih, Novianto, Maulana, Yudi, dan Ahyar Rasyid Yudhistira. Mereka diamankan aparat kepolisian setelah foto Presiden SBY berukuran 1 x 1,5 meter dijatuhkan dari salah satu pilar di lobi Gedung Nusantara III DPR.

Para mahasiswa itu mengangkat bingkai foto agar tali pengait yang tersangkut di paku terlepas. Setelah itu, foto itu dibalik dan dijatuhkan ke lantai dengan posisi foto kepala Presiden di bawah. Akibatnya, kaca yang melindungi foto pada bingkai tersebut hancur.

Polisi mengamankan bingkai foto dan serpihan kaca yang pecah sebagai barang bukti dalam peristiwa ini. Yofta mengaku aksi nekatnya itu dipicu akan ketidakpuasan hasil pertemuan perwakilan mahasiswa dari 17 kampus dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung.

"Ada tiga butir tuntutan kami, tapi saat bertemu dengan Wakil DPR, butir ketiga itu justru dicoret," katanya.

Butir ketiga itu adalah terkait tuntutan diturunkannya Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Sementara dua butir tuntutan lainnya yang didesak mahasiswa adalah soal penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif dasar listrik serta penangkapan para koruptor.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, hingga kini keenam mahasiswa itu masih menjalani pemeriksaan di subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. "Masih diperiksa sampai sekarang belum dilepas, kami lihat apakah unsur pasal perusakan memenuhi atau tidak," kata Rikwanto saat dihubungi pada Rabu malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com