Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karena Kesal, Mahasiswa Turunkan Foto SBY

Kompas.com - 14/03/2012, 21:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Enam orang mahasiswa diamankan petugas kepolisian dari satuan pengaman obyek vital (Obvit) di Kompleks DPR RI pada Rabu (14/3/2012) sore. Keenam mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat ini dibawa ke Mapolda Metro Jaya setelah sempat merusak foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di dalam lorong gedung DPR.

Kepada para wartawan, Yofta, salah seorang mahasiswa, menuturkan bahwa aksi itu mereka lakukan lantaran kesal dengan pemerintahan Presiden SBY. "Kami sengaja menurunkan foto itu karena dia (SBY) memang layak diturunkan," ujarnya menggebu-gebu, saat digiring petugas kepolisian masuk ke dalam ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Yofta mengatakan, SBY dinilai tidak sensitif akan kondisi rakyat yang sengsara dengan membuat kebijakan yang justru tidak membela kepentingan rakyatnya. "Dia buat kebijakan kenaikan BBM di saat rakyat tengah sengsara," tukas mahasiswa asal Universitas Pasundan ini.

Selain Yofta, polisi juga mengamankan lima mahasiswa lainnya, yakni Galih, Novianto, Maulana, Yudi, dan Ahyar Rasyid Yudhistira. Mereka diamankan aparat kepolisian setelah foto Presiden SBY berukuran 1 x 1,5 meter dijatuhkan dari salah satu pilar di lobi Gedung Nusantara III DPR.

Para mahasiswa itu mengangkat bingkai foto agar tali pengait yang tersangkut di paku terlepas. Setelah itu, foto itu dibalik dan dijatuhkan ke lantai dengan posisi foto kepala Presiden di bawah. Akibatnya, kaca yang melindungi foto pada bingkai tersebut hancur.

Polisi mengamankan bingkai foto dan serpihan kaca yang pecah sebagai barang bukti dalam peristiwa ini. Yofta mengaku aksi nekatnya itu dipicu akan ketidakpuasan hasil pertemuan perwakilan mahasiswa dari 17 kampus dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung.

"Ada tiga butir tuntutan kami, tapi saat bertemu dengan Wakil DPR, butir ketiga itu justru dicoret," katanya.

Butir ketiga itu adalah terkait tuntutan diturunkannya Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Sementara dua butir tuntutan lainnya yang didesak mahasiswa adalah soal penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif dasar listrik serta penangkapan para koruptor.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, hingga kini keenam mahasiswa itu masih menjalani pemeriksaan di subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. "Masih diperiksa sampai sekarang belum dilepas, kami lihat apakah unsur pasal perusakan memenuhi atau tidak," kata Rikwanto saat dihubungi pada Rabu malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

    Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

    Nasional
    ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

    ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

    Nasional
    Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

    Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

    Nasional
    Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

    Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

    Nasional
    Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

    Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

    Nasional
    Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

    Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

    Nasional
    Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

    Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

    Nasional
    UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

    UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

    Nasional
    Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

    Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

    Nasional
    MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

    MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

    Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

    Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

    Nasional
    Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

    Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

    Nasional
    ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

    ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

    Nasional
    Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

    Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com