Percepat Pembahasan Rencana Pendirian BUMD - Kompas.com

Percepat Pembahasan Rencana Pendirian BUMD

Kompas.com - 22/05/2012, 04:12 WIB

Surabaya, Kompas - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendesak pembahasan rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik daerah Kebun Binatang Surabaya segera dirampungkan. Tujuannya agar Pemerintah Kota Surabaya bisa mengelola kebun binatang yang memiliki sekitar 4.500 koleksi satwa ini.

”Harus jadi peraturan daerah (perda) dan tidak cukup hanya peraturan wali kota (perwali). Apalagi Kebun Binatang Surabaya (KBS) itu tempat konservasi, bukan kebun binatang untuk rekreasi semata,” ujarnya, di Surabaya, Senin (21/5).

Soekarwo mengatakan, pihaknya sudah mendorong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan DPRD setempat untuk segera merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang BUMD KBS. Alasannya, gubernur tidak bisa menyetujui rencana pengelolaan KBS dengan dasar hukum perwali karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Upaya penyelesaian Ranperda tentang BUMD KBS tidak lepas dari kondisi karut-marut pengelolaan sejak tahun 2001. Konflik internal manajemen KBS yang berlarut-larut dan sarat kepentingan pribadi telah berdampak buruk terhadap pengelolaan. Sepanjang tahun 2010 sampai 2012, sedikitnya 600 ekor satwa mati.

Ditemui secara terpisah, Asisten II Pemerintah Provinsi Jatim Hadi Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Wali Kota Surabaya yang ditujukan kepada Gubernur Jatim. Isi surat itu melaporkan perkembangan rencana pengelolaan definitif KBS oleh Pemkot Surabaya. Selain itu, juga permohonan saran supaya proses percepatan pengelolaan bisa segera dilakukan.

”Memang ada keinginan untuk mempercepat proses pengelolaan. Namun, secara hukum, hal itu tidak bisa dilakukan tanpa melalui pembuatan perda sebagai dasar hukum. Jadi, yang penting prosesnya dipercepat,” katanya.

Menunggu pengelolaan oleh Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim menawarkan penitipan satwa KBS. Areal seluas 5 hektar itu berada di kawasan Pasar Agrobisnis Jemundo, Kabupaten Sidoarjo. (NIK)

Editor

Terkini Lainnya

Pemimpin Hamas Serukan Umat Islam Dunia Gelar Demo Setiap Jumat

Pemimpin Hamas Serukan Umat Islam Dunia Gelar Demo Setiap Jumat

Internasional
KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dan Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dan Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

Regional
Gunung Agung Erupsi, Aktivitas Bantaran Sungai pun Mati

Gunung Agung Erupsi, Aktivitas Bantaran Sungai pun Mati

Nasional
Petugas Kebersihan Bendungan Tercebur, Keberadaannya Masih Ditelusuri

Petugas Kebersihan Bendungan Tercebur, Keberadaannya Masih Ditelusuri

Regional
Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

Nasional
65 Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi

65 Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi

Regional
Mengintip Kehidupan Pengungsi yang Terdampak Erupsi Gunung Agung

Mengintip Kehidupan Pengungsi yang Terdampak Erupsi Gunung Agung

Nasional
KPK Dalami Kontrak Jasa Konsultasi dan Pembayaran Komisi di Kasus Suap Dirut Garuda

KPK Dalami Kontrak Jasa Konsultasi dan Pembayaran Komisi di Kasus Suap Dirut Garuda

Nasional
Kisah Pilu Fatima, Penderita Tumor Mata Ganas di Flores yang Hidup Sendiri

Kisah Pilu Fatima, Penderita Tumor Mata Ganas di Flores yang Hidup Sendiri

Regional
Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

Nasional
Belgia Resmi Tutup Kasus Ekstradisi Pemimpin Tersingkir Catalonia

Belgia Resmi Tutup Kasus Ekstradisi Pemimpin Tersingkir Catalonia

Internasional
Banding PKS Ditolak, Fahri Hamzah Tegaskan Posisinya Tak Bisa Diganggu

Banding PKS Ditolak, Fahri Hamzah Tegaskan Posisinya Tak Bisa Diganggu

Nasional
Tak Lagi Tayangkan Video Rapat, Transparansi di Pemprov DKI Menurun

Tak Lagi Tayangkan Video Rapat, Transparansi di Pemprov DKI Menurun

Nasional
Anies Tak Berkomentar soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

Anies Tak Berkomentar soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

Megapolitan
Tepis Isu SARA pada Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Disarankan Cari Pendamping dari Santri

Tepis Isu SARA pada Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Disarankan Cari Pendamping dari Santri

Regional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM