Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu SARA Mestinya Tak Laku Lagi

Kompas.com - 28/07/2012, 11:16 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak semestinya perbedaan menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan dijadikan isu kampanye pemilihan umum pada masyarakat pluralis seperti Jakarta. Selain itu, masyarakat yang berangkat dari beragam perbedaan semestinya pula tak akan mudah dipengaruhi oleh isu-isu SARA demi pemenangan salah satu pasangan calon.

"Pilkada 11 Juli yang lalu secara nyata menunjukkan watak pluralis masyarakat Jakarta," sebut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, Jumat (27/7/2012) malam.

"Malah saya khawatir kampanye dengan isu SARA justru akan merugikan calon yang melakukannya," lanjut Jeirry.

Menurut dia, penggunaan sentimen SARA untuk kepentingan mendapatkan simpati dan dukungan rakyat merupakan cara yang tak beradab. Cara kotor seperti itu sudah sangat dimengerti oleh rakyat Jakarta, dan karena itu malah akan menjadi bumerang bagi calon yang melakukannya.

Jeirry memprediksi rakyat Jakarta sudah menentukan sikap mengenai siapa pasangan calon pilihan mereka dalam putaran kedua nanti. Ketetapan pilihan itu tak akan dengan mudah dipengaruhi oleh sentimen-sentimen SARA yang dikampanyekan pasangan calon tertentu.

"Sangat sulit untuk mengubah pilihan rakyat. Pilihan rakyat jauh lebih kuat dibandingkan dengan sentimen-sentimen agama dan etnis," ujar Jeirry.

Pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta putaran kedua September mendatang, pasangan calon yang akan bersaing adalah Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Pada pemilihan putaran pertama lalu, kedua pasangan tersebut menempati dua peringkat teratas, tetapi belum ada yang perolehan suaranya mencapai lebih dari 50 persen total suara sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com