2 Juta Buruh Siap Mogok Massal pada September

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 2 juta buruh dari 14 kabupaten di Indonesia berencana menggelar mogok massal pada September. Mereka menolak adanya sistem kerja outsourcing dan upah murah. Melalui aksi tersebut, para buruh juga mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami sedang mempersiapkan, bulan September, aksi 2 juta buruh mogok nasional. Di situ hampir 2 juta buruh di 14 kabupaten/kota, memang yang kami bawa isunya hapus outsourcing, tolak upah murah," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam kunjungannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A, Tangerang, Sabtu (25/8/2012). Kunjungan itu dalam rangka bersilaturahim dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, yang ditahan di lapas tersebut.

Said yang juga Ketua Presidium Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI) mengatakan, para buruh belum menentukan tanggal pasti untuk mogok massal. Kemungkinan besar aksi itu dilangsungkan pada pertengahan atau akhir September 2012.

Dalam aksinya, para buruh juga akan menyinggung isu korupsi. Dalam pertemuan buruh dan Antasari di Lapas Tangerang, para buruh menyatakan turut mendukung kinerja KPK. Mereka juga membicarakan kasus bail out Bank Century dan kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada Antasari.

Menurut Said, ketika kasus korupsi merajalela, maka buruh yang akan sangat dirugikan. "Daripada kami dimiskinkan terhadap biaya ekonomi tinggi, lebih baik kami melumpuhkan ekonomi untuk melumpuhkan negara," kata Said.

Said mengatakan, buruh siap mendukung KPK dalam memberantas korupsi. KPK dianggap satu-satunya lembaga yang diharaapkan mampu memberantas korupsi. Said mengatakan telah bertemu dengan perwakilan KPK untuk memberikan dukungan dan mendesak KPK menyelesaikan kasus-kasus besar, seperti korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.

"Kami sudah bertemu KPK sebelumnya, kami bertemu Johan Budi (juru bicara KPK) dan Pak Abdullah Hehamahua (Dewan Penasehat KPK). Disitu kami meminta sikap KPK dalam menangani kasus-kasus besar. Khususnya kasus Korlantas itu. Kami berdiskusi, dan sepakat dengan kaum buruh untuk bersama memberantas korupsi," kata Said.