Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Jokowi Laporkan Penerimaan Mobil Innova

Kompas.com - 23/09/2012, 19:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melapor ke KPK jika sudah menerima mobil Innova putih dari tim kampanyenya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi menilai, pemberian mobil tersebut bisa saja tergolong gratifikasi. "Silahkan laporkan ke KPK," kata Johan melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (23/9/2012).

Menurut Johan, jika sudah dilaporkan, Direktorat Gratifikasi KPK akan meneliti apakah penerimaan mobil itu termasuk gratifikasi atau tidak.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Jokowi yang hingga kini masih menjabat sebagai Walikota Solo, wajib melaporkan segala jenis penerimaan. Hal itu diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara diwajibkan melaporkan hadiah yang diterimanya ke KPK. Apabila penerimaan tersebut tidak dilaporkan ke KPK melebihi 30 hari, maka akan dianggap sebagai penerimaan suap.

Beberapa waktu lalu, Bendahara Timses Prasetyo E Marsudi menjelaskan, dana pembelian mobil bernomor B1 JKW ini berasal dari patungan para relawan dan partai pengusung, PDI-P dan Gerindra, yang sudah terkumpul sejak putaran pertama.

"Sempat kami pada saat ngobrol-ngobrol, waktu ada saya, Pak Ketua (Ketua Timses Boy Sadikin), dan relawan, maka patunganlah kami. Ada yang kasih Rp 200.000, ada yang Rp 500.000, terkumpullah uang itu pada pertengahan putaran pertama seharga mobil Kijang Innova. Saya enggak mau menyebut angkalah," kata Prasetyo.

Prasetyo mengelak menyebut harga mobil untuk Jokowi itu. Namun, harga pasaran Kijang Innova V A/T Luxury Bensin pada September 2012 ini sekitar Rp 300 juta.

Menurutnya, tujuan pemberian mobil itu agar Jokowi bisa kerja lebih baik lagi jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan, jenis mobil untuk Jokowi mempunyai cerita tersendiri.

"Tim kampanye, partai, dan relawan, adalah mobil itu untuk kerja Pak Jokowi karena kebetulan Pak Jokowi suka naik Innova. Dia kampanye naik Innova, dia menang naik Innova, kerja juga naik Innova. Jadi, itulah kisahnya," tutur Prasetyo  yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com