Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Jokowi Laporkan Penerimaan Mobil Innova

Kompas.com - 23/09/2012, 19:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melapor ke KPK jika sudah menerima mobil Innova putih dari tim kampanyenya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi menilai, pemberian mobil tersebut bisa saja tergolong gratifikasi. "Silahkan laporkan ke KPK," kata Johan melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (23/9/2012).

Menurut Johan, jika sudah dilaporkan, Direktorat Gratifikasi KPK akan meneliti apakah penerimaan mobil itu termasuk gratifikasi atau tidak.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Jokowi yang hingga kini masih menjabat sebagai Walikota Solo, wajib melaporkan segala jenis penerimaan. Hal itu diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara diwajibkan melaporkan hadiah yang diterimanya ke KPK. Apabila penerimaan tersebut tidak dilaporkan ke KPK melebihi 30 hari, maka akan dianggap sebagai penerimaan suap.

Beberapa waktu lalu, Bendahara Timses Prasetyo E Marsudi menjelaskan, dana pembelian mobil bernomor B1 JKW ini berasal dari patungan para relawan dan partai pengusung, PDI-P dan Gerindra, yang sudah terkumpul sejak putaran pertama.

"Sempat kami pada saat ngobrol-ngobrol, waktu ada saya, Pak Ketua (Ketua Timses Boy Sadikin), dan relawan, maka patunganlah kami. Ada yang kasih Rp 200.000, ada yang Rp 500.000, terkumpullah uang itu pada pertengahan putaran pertama seharga mobil Kijang Innova. Saya enggak mau menyebut angkalah," kata Prasetyo.

Prasetyo mengelak menyebut harga mobil untuk Jokowi itu. Namun, harga pasaran Kijang Innova V A/T Luxury Bensin pada September 2012 ini sekitar Rp 300 juta.

Menurutnya, tujuan pemberian mobil itu agar Jokowi bisa kerja lebih baik lagi jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan, jenis mobil untuk Jokowi mempunyai cerita tersendiri.

"Tim kampanye, partai, dan relawan, adalah mobil itu untuk kerja Pak Jokowi karena kebetulan Pak Jokowi suka naik Innova. Dia kampanye naik Innova, dia menang naik Innova, kerja juga naik Innova. Jadi, itulah kisahnya," tutur Prasetyo  yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Nasional
    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Nasional
    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Nasional
    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nasional
    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Nasional
    Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

    Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

    Nasional
    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    Nasional
    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    Nasional
    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    Nasional
    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    Nasional
    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    Nasional
    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com