Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Dikawal Sampai Indonesia Bersih dari Korupsi

Kompas.com - 07/10/2012, 08:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menyatakan, masyarakat akan terus mendampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan, kata dia, dengan mengawal eksistensi KPK saat ada yang berniat mengerdilkannya.

"Kita akan terus mengawal sampai Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Kita belum pernah merdeka dari korupsi, korupsi anggaran, korupsi lingkungan dan lainnya," kata Usman, dalam aksi "SaveKPK" di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012) pagi.

Hari ini, Usman bergabung bersama ratusan anggota masyarakat dari berbagai lapisan yang menyatakan dukungannya pada KPK. Menurutnya, aksi ini sebagai bentuk dukungan moril agar KPK memiliki kekuatan di tengah upaya pelemahan yang terus terjadi.

"Ini semua warga masyarakat yang peduli pada pemberantasan korupsi. Kita dukung KPK yang dijegal banyak kalangan. Baik itu DPR ataupun kepolisian," ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi semakin kusut saat Polri sebagai intitusi penegak hukum dinilai  mempersulit langkah KPK. Menurut Usman, ada sesuatu yang tengah disembunyikan Polri.

"Kami rasa persoalannya ketika polisi mempersulit KPK, berarti ada sesuatu yang disembunyikan," kata Usman.

Gerakan "SaveKPK" yang juga merebak di dunia maya merupakan bentuk dukungan moril kepada KPK, setelah pada Jumat (5/10/2012) malam, pihak kepolisian mendatangi Gedung KPK untuk menangkap seorang penyidiknya, Novel Baswedan, atas tuduhan tindak kekerasan yang menyebabkan seorang tahanan meninggal dunia pada tahun 2004. Saat itu, Novel bertugas di Polda Bengkulu. Tindakan Polri ini mendapatkan tentangan karena dinilai sarat dengan motif tertentu dan terdapat sejumlah kejanggalan. Novel sendiri diketahui sebagai Wakil Ketua Satgas KPK untuk penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Kasus ini turut menyeret jenderal bintang dua Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Berita terkait polemik antara Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK".

Serta berita-berita terkait dinamika KPK dalam topik:
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Revisi UU KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com