Sabtu, 1 November 2014

News / Megapolitan

Pemprov DKI Jakarta Tak Subsidi Monorel

Sabtu, 20 Oktober 2012 | 17:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan memberikan subsidi pada pembangunan monorel. Selanjutnya, monorel akan diteruskan oleh konsorsium BUMN dan BUMD kepada perusahaan yang belum ditetapkan.

"Kita tak kucurkan dana ke monorel melalui APBD," kata Sarwo saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Sabtu (20/10/2012) siang.

Sebagai informasi, pembangunan proyek monorel kali pertama dimulai pada 2004. Akan tetapi, karena permasalahan dana, pembangunan itu akhirnya tersendat dan berhenti pada 2007. Hal ini diperparah dengan proses pembebasan lahan yang tersendat karena ketidaksiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) dalam hal dana.

Di tahun ini, proyek tersebut kembali mengemuka, khususnya di masa peralihan Gubernur DKI Jakarta, dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo (Jokowi). Dana diperoleh berdasarkan gabungan konsorsium. Tim konsorsium siap menutupi 30 persen anggaran yang diperlukan, sementara sisanya diperoleh dari pinjaman bank.

Dana untuk mengembalikan ke bank ini nantinya digalang berdasarkan tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Penentuan tarif ditentukan kemudian, merujuk pada kemampuan pasar setelah dilakukan kajian. Gubernur DKI Jakarta yang baru, Jokowi, mengaku belum dapat memutuskan apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau berhenti.

Pasalnya, ia bersama tim masih menunggu perincian dana yang diperlukan, merujuk pada hasil presentasi monorel.

Sejatinya, monorel akan memiliki tiga jalur. Jalur pertama terbentang dari Cawang, Semanggi, Grogol, Harmoni, Monas, hingga Senen. Jalur kedua melintasi Tanah Abang, Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Kuningan, Semanggi, SCBD, Senayan, dan Stasiun Palmerah. Jalur ketiga adalah Cawang, Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista), Senen, Mangga Dua, dan Ancol.


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Hindra