Anggaran Pendidikan DKI Paling Besar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta bersama Badan Anggaran  DPRD DKI Jakarta belum sampai pada tahap membahas angka nominal.

"KUA PPAS ini belum terperinci sampai kepada rincian anggarannya. Hanya pembahasan transportasi terkait bus hibah. Masih konsorsium soal ini," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI, Rabu (7/11/2012).

Keterlambatan pembahasan KUA PPAS itu, terang Basuki,  terjadi karena penjelasan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait anggaran tersebut masih belum dimengerti oleh anggota Badan Anggaran.

"Ini hanya kurang dengan satuan kerja perangkat daerah-nya saja," ujar Basuki.

Sementara itu terkait rancangan anggaran 2013, Basuki menjelaskan bahwa sektor terbesar akan dianggarkan pada sektor pendidikan.

"Anggaran untuk pendidikan diperkirakan akan naik menjadi Rp 11 triliun. Sementara itu, transportasi Rp 4 triliun, untuk perumahan Rp 4 triliun, kesehatan Rp 4 triliun," kata Basuki.

Adapun untuk anggaran pekerjaan umum, kata Basuki, akan mengalami penurunan. "Ini lagi minta pangkas lagi 25 persen. Semuanya harus dipangkas," ucapnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, persentase anggaran untuk pendidikan kemungkinan tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun 2012.

"Rasanya anggaran untuk pendidikan di 2013 persentasenya akan sama seperti di tahun 2012. Di 2012 kan 26,9 persen dari total APBD. Tahun depan juga sekitar 27 persen dari total APBD 2013," kata Taufik.

Meskipun begitu, ungkap Taufik, nominal anggaran untuk pendidikan akan bertambah karena kemungkinan nilai APBD-nya juga bertambah.

"Nominal ini akan ditambah dengan revisi kegiatan yang menurut Pak Gubernur mesti dikoreksi. Misalnya, anggaran yang sifatnya rutin jadi sifatnya lebih mengena dan menjadi unggulan," kata Taufik.

Contohnya dengan memberikan kesempatan peserta didik yang tidak mampu untuk mendapat layanan. Di antaranya melalui Kartu Jakarta Pintar. Peluncuran Kartu Jakarta Pintar itu menelan biaya mencapai Rp 37 miliar.

"Untuk tahun ini, Kartu Jakarta Pintar akan dimulai pada 17 November 2012, dengan 3.000 peserta didik yang bakal menerima. Sebanyak 2.000 sudah diserap oleh Jakarta Barat, sedangkan sisanya, 7.266, akan mengikuti setelah launching 17 November," ujar Taufik.

Tahun depan, Dinas Pendidikan DKI mengusulkan 150 ribu peserta didik di enam wilayah dengan total anggaran sebesar Rp 378 miliar. Artinya, anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar meningkat 10 kali lipat daripada tahun ini.

"Nantinya setiap anak akan mendapat Rp 240 ribu  per bulannya," ujar Taufik.