Anggaran Besar, Kok Banjir Tetap Ada

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yudi Widiana Adia, di Jakarta, Selasa (20/11/2012), mempertanyakan efektivitas anggaran untuk pengendalian banjir. Pasalnya, setiap tahun anggaran yang digelontorkan mencapai triliunan rupiah, tetapi banjir tetap terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

"Pengendalian banjir di sejumlah daerah, khususnya Ibu Kota, menjadi salah satu prioritas. Anggaran yang disediakan setiap tahun juga cukup besar di atas Rp 2 triliun. Ini belum termasuk program lain yang dilakukan multiyears dan dana pinjaman. Namun, mengapa persoalan banjir ini tidak pernah bisa diatasi," kata Yudi.

Untuk tahun 2011, alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dalam APBN sebesar Rp 2,8 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir. Pada 2012 dan 2013, alokasi anggaran untuk program pengendalian banjir sebesar Rp 2,3 triliun yang juga digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana banjir.

Sementara itu, untuk program rehabilitasi sarana dan prasarana banjir, alokasi yang disiapkan pemerintah sekitar Rp 300 miliar sampai Rp 960 miliar per tahun. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, pemerintah pusat juga turut mendanai pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) yang menelan dana hampir Rp 5 triliun.

Dari APBN, kata Yudi, alokasi anggaran untuk pembangunan KBT sebesar Rp 2,4 triliun. Proyek ini membentang sejauh 23,5 kilometer dan memotong lima aliran sungai di Jakarta Timur. Sungai itu adalah Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. BKT juga melintasi 13 kelurahan yang terbagi dari dua kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur. Tak hanya pembangunan KBT, pemerintah juga mengalokasikan dana Rp 2,3 triliun untuk normalisasi tiga sungai, yaitu Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Penanganan ini merupakan kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Pemprov DKI.

Kementerian PU menangani aspek teknis untuk konstruksinya dan Pemprov DKI untuk masalah pembebasan lahan. "Jika melihat anggaran yang digelontorkan pemerintah setiap tahun, seharusnya banjir di seluruh wilayah Indonesia bisa dikurangi, khususnya untuk wilayah Jakarta yang sudah mendapatkan prioritas seperti KBT. Namun, efektivitas KBT untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur masih dipertanyakan. Kedua wilayah ini masih jadi langganan banjir," kata Yudi.