Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Kecewa Sosialisasi KUR

Kompas.com - 04/01/2013, 12:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa terhadap sosialisiasi program kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu kalangan masyarakat bawah. Kekecewaan itu diungkap Presiden ketika mengunjungi perkampungan nelayan di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (4/1/2013).

Awalnya, kunjungan kerja itu dirahasiakan. Setelah Presiden dan rombongan tiba, para pejabat setempat seperti Bupati Tangerang Ismet Iskandar dan Camat Teluk Naga baru datang.

Ikut dalam kunker Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Ikut pula Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Ketika bertemu dengan warga, Presiden menanyakan keluhan yang dialami. Salah satu warga meminta bantuan modal bagi nelayan. Presiden lalu mempertanyakan mengapa tidak memanfaatkan KUR.

"Enggak tahu prosedurnya, pak," kata salah satu warga.

"Saya agak kecewa kalau rakyat belum tahu pinjam KUR. Dengar, setiap tahun dikucurkan Rp 25 triliun sampai Rp 30 triliun. Untuk rakyat itu," kata Presiden ketika berbincang-bincang dengan warga di pinggir dermaga.

Sebelum menemui warga, Presiden sempat melihat Teras BRI. Presiden sempat bertanya-tanya mengenai realisasi KUR kepada pegawai BRI. Kepada warga, Presiden menyarankan agar Teras BRI itu dimanfaatkan.

"Gunakan dengan baik. Datang, pinjam. Tak perlu ada jaminan. Itu yang jamin pemerintah. Kalau enggak tembus (pinjaman), sampaikan ke Pak Bupati. Enggak boleh terjadi, kebijakan bagus tapi tidak mengalir," kata Presiden.

Presiden lalu meminta kepada kepala desa dan camat untuk lebih gencar menyosialisasikan KUR. "Kepala desa ada enggak, camat ada enggak. Itu bekerja. Harus dijelaskan," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com