Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi PDI-P, "Mencapreskan" Jokowi adalah "Jebakan Batman"

Kompas.com - 21/02/2013, 13:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi terus "diseret" ke wacana Pemilu Presiden 2014. Jokowi dianggap layak untuk diusung menjadi salah satu calon pemimpin Indonesia mendatang. Dalam sejumlah survei, elektabilitas Jokowi berada di urutan atas, lebih tinggi dari politisi senior, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie alias Ical, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, hingga Jusuf Kalla. Bahkan, politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo membuka wacana menduetkan politisi PDI-P itu dengan capres Golkar, Ical.

Bagaimana sikap PDI-P? Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengapresiasi gagasan "mencapreskan" Jokowi dalam Pilpres 2014. Hanya saja, menurutnya, wacana itu merupakan "jebakan Batman" yang dapat menjadi bumerang jika salah disikapi.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Basarah, Jokowi sedang mendapat amanah untuk membangun "Jakarta Baru" hingga 2017. Dengan demikian, terlalu sulit menerima tawaran capres/cawapres dari pihak lain.

"Jika Jokowi akhirnya tergoda untuk masuk dalam skenario menjadi capres atau cawapres 2014, maka itu dapat menjadi bumerang politik," ucap Basarah ketika dihubungi, Kamis (21/2/2013).

Basarah menambahkan, jika terjebak dalam skenario, publik akan menilai Jokowi adalah tokoh yang haus jabatan dan kekuasaan. Begitu pula PDI-P sebagai parpol yang mengusung Jokowi, kata dia, akan dinilai sebagai parpol yang tidak amanah, tidak konsisten, dan menghalalkan segala cara hanya untuk kemenangan di pilpres.

"Untuk itu, PDI-P mengajak semua pihak, marilah kita berikan kesempatan Jokowi untuk fokus menunaikan janjinya membangun 'Jakarta Baru' yang sesuai harapan warga Jakarta," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Terkait pengusungan capres dan cawapres PDI-P, lanjut Basarah, pihaknya masih menunggu keputusan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri selaku pemegang mandat untuk menentukan capres/cawapres. Penentuan itu, kata dia, belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Namun, baik PDI-P maupun Ibu Mega akan tetap memperhatikan dinamika sosial politik yang berkembang ke depan sebagai referensi untuk mengambil keputusan politik terkait dengan Pilpres 2014," kata Basarah.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

    Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com