Transportasi Kurang

BANJARMASIN, KOMPAS - Kementerian Perhubungan mengakui transportasi darat di Pulau Kalimantan masih sangat kurang. Berbagai upaya dilakukan, di antaranya menambah armada seperti bus perintis, tetapi jumlahnya terbatas. Karena itu, perlu kerja sama dan keterbukaan pusat dan daerah.

”Penyediaannya untuk seluruh Indonesia hampir 100 bus (perintis) setiap tahun. Itu tidak murah. Tidak gampang juga karena kita harus melihat kondisi jalan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso, di sela-sela Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan Darat se- Kalimantan, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (26/2).

Rapat yang dihadiri semua kepala dinas perhubungan kabupaten/kota dan provinsi se-Kalimantan itu membahas evaluasi perbaikan sektor transportasi darat di wilayah itu baik jalan raya, sungai, danau, maupun penyeberangan. Dibahas juga penataan transportasi tingkat lokal hingga di perbatasan.

Menurut Suroyo, dalam penyiapan alat transportasi, pihaknya berharap ada keterbukaan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya agar terjadi sinkronisasi. Misalnya, jika pemerintah pusat memberikan bantuan bus, pemerintah daerah harus bersedia menjamin dari sisi operasional.

Dijelaskan, untuk kawasan Indonesia timur akan ada penambahan lima kapal negara dan 10 kapal perintis. ”Ini untuk Indonesia timur. Kapal di Kalimantan sudah mencukupi. Namun begitu, akan ada operasional (trayek baru) Kendal (Jawa Tengah)-Kumai (Kalimantan Timur), dan Paciran (Jawa Timur) ke sini (Kalsel),” ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Yohanes Kiteng mengatakan, sejauh ini tidak ada masalah dengan kondisi transportasi di wilayahnya. Persoalan hanya kondisi jalan banyak yang rusak sehingga memperpanjang waktu tempuh.

Dicontohkan, Tayan-Sanggau sejauh 150 kilometer harus ditempuh 3 jam perjalanan. Padahal, jika jalan bagus, waktu tempuh 1,5 jam. Begitu pula Sangau-Sintang yang berjarak 18 kilometer harus ditempuh 1 jam, bahkan kadang di atas 2 jam. ”Di tempat kami banyak jalan yang kondisinya rusak,” ujarnya.

Di Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang membangun infrastruktur guna menghidupkan kembali sistem transportasi sungai di Sungai Musi. Pembangunan itu terdiri dari dermaga sungai dan pengadaan bus air. Upaya ini guna mengatasi jalan darat yang semakin padat.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP Dinas Perhubungan Kota Palembang Syarfuddin mengatakan, empat unit bus air segera beroperasi melayani dua koridor, yaitu ke arah hulu dan hilir Sungai Musi. Dua koridor itu melayani jalur bawah Jembatan Ampera ke Kertapati dan Jakabaring serta Ampera ke arah Pulau Kemaro dan Sungai Lais.

Di Aceh, meski menjadi salah satu daerah dengan belanja per kapita pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, tertinggi di Indonesia, pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Hal ini karena ketiadaan masterplan dan buruknya perencanaan pembangunan sektor tersebut.

Demikian hasil analisis Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (Peccap), sebuah program analisis belanja publik yang didukung Bank Dunia dengan pendanaan AusAid di Aceh. Peneliti senior Peccap, Teuku Triansa Putra, Selasa, mengungkapkan, pada 2011, belanja per kapita sektor infrastruktur di Aceh mencapai Rp 582.144. Ini jauh di atas rata-rata belanja infrastruktur per kapita nasional yang hanya Rp 269.390. Namun, hal itu tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Aceh yang justru di bawah rata-rata pertumbuhan nasional 6,4 persen. ”Tidak ada perencanaan jelas dalam pembangunan jalan di Aceh. Banyak jalan dibangun tak sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Jalan dan jembatan jadi prioritas utama pembangunan infrastruktur 2011 di Aceh dengan porsi 49 persen dari total belanja Bina Marga Cipta Karya di tahun itu, sebesar Rp 1,2 triliun. Biaya pemeliharaan jalan hanya 9 persen APBD. (WER/IRE/HAN)